pusaran.net - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya mengepung kawasan Tugu Air Mancur, perempatan Jalan Pemuda, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, dan Yos Sudarso, Selasa (10/11/2026). Mereka menggelar aksi besar-besaran dengan tuntutan keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa yang diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang itu datang melalui long march dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair). Mereka berasal dari sejumlah kampus, di antaranya ITS, Unair, PPNS, dan Unesa.
Baca Juga: Dua Pria Pembawa Molotov Diamankan Saat Demo Mahasiswa Surabaya
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan politik, mulai dari mendesak Prabowo-Gibran mundur, mengembalikan supremasi sipil, hingga meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam lainnya sebagai bencana nasional.
Muhammad Togog Rahardjo, salah satu perwakilan massa aksi, mengatakan pemerintah belum serius menangani persoalan karhutla. Dia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut kondisi kebakaran sudah terkendali, sementara dampak kabut asap masih dirasakan masyarakat.
"Karhutla belum selesai, tetapi dikatakan sudah normal dan terkondisikan. Kita bisa melihat sendiri masih terdapat kabut asap yang bahkan memakan banyak korban," ujar Togog.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri. Asap kebakaran hutan juga berpotensi melintasi batas negara dan mengganggu negara tetangga, termasuk Malaysia.
Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan bencana alam lainnya sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih serius dan terkoordinasi.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai semakin tertekan. Mereka menilai ruang kebebasan sipil untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah semakin menyempit.
Togog menyebut masyarakat yang berani mengkritik pemerintah justru kerap dipandang sebagai pihak yang berseberangan dengan negara.
Baca Juga: APBD Surabaya 2027 Disahkan Rp12,9 Triliun, Ini Program Proritasnya
"Kami melihat masyarakat yang mencintai tanah air dan bangsanya justru adalah mereka yang berani mengkritik. Tetapi pemerintah sekarang seolah tidak menginginkan itu. Hal tersebut yang membuat kami sakit hati," katanya.
Desakan mengembalikan supremasi sipil pun menjadi salah satu isu sentral dalam demonstrasi tersebut. Mahasiswa menginginkan masyarakat bisa menyampaikan kritik, berdiskusi, dan melakukan gerakan sosial tanpa intimidasi maupun tindakan represif.
Sementara itu, Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM FISIP Unair, Fajrul Mulk, menjelaskan pemilihan Tugu Air Mancur sebagai lokasi aksi merupakan bentuk perluasan tekanan terhadap pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa selama ini sudah berulang kali menggelar demonstrasi di sekitar Gedung Negara Grahadi. Namun, mereka merasa aspirasi yang disampaikan tidak mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
Baca Juga: Besok Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya Ajak Warga Pakai Baju Pejuang
"Kami melihat selama ini sudah sering melakukan aksi di Grahadi, tetapi menurut kami tidak pernah diindahkan oleh Pemprov. Karena itu, kami memilih Tugu Air Mancur ini untuk menutup segala aktivitas di Jawa Timur sekaligus mengajak seluruh masyarakat bersatu melawan rezim ini," ujar Fajrul.
Mahasiswa juga mempertanyakan peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama hampir dua tahun pemerintahan berjalan. Togog menilai publik berhak mengevaluasi kontribusi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
"Kalau saya pribadi melihat selama dua tahun ini apa yang dikerjakan Gibran? Selama ini yang bekerja hanya Prabowo, dan itu pun banyak kebijakan yang justru di-reset," pungkasnya. (pn1)
Editor : Wasi
