Koordinator Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KPPRA Indonesia, Isa Ansori menilai, MPLS di Kota Surabaya telah berkembang menjadi lebih dari sekadar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Akan tetapi, MPLS juga menjadi momentum untuk membangun hubungan emosional, kolaborasi, dan kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan peserta didik, sebagai fondasi pendidikan karakter. 

"Saya memberikan apresiasi kepada Dispendik Kota Surabaya yang telah mendorong pelaksanaan MPLS yang tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai kasih sayang, kebersamaan, dan pendidikan karakter sejak hari pertama anak memasuki sekolah," kata Isa, Jumat, (17/7/2026).

Sebelumnya, Isa sempat berkunjung sekaligus menghadiri penutupan MPLS di SD Negeri Tanah Kali Kedinding V Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, Isa mengatakan, kepala sekolah bersama para guru dan tenaga kependidikan serempak memandu prosesi penyerahan simbolis peserta didik dari orang tua kepada sekolah. 

Prosesi tersebut diwarnai dengan penyambutan penuh kehangatan, melalui pelukan kepada peserta didik, serta pemasangan topi atribut sekolah sebagai simbol bahwa setiap anak telah menjadi bagian dari keluarga besar sekolah. Selain itu, para siswa juga diajak membawa burung untuk dilepas bersama sebagai simbol kemerdekaan dalam belajar, kecintaan terhadap lingkungan hidup, serta pendidikan kasih sayang terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan.

Menurut Isa, rangkaian kegiatan tersebut merupakan praktik baik yang layak dikembangkan sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter ke depannya. "Pelukan guru, kepercayaan orang tua kepada sekolah, dan simbol pelepasan burung mengandung pesan yang sangat kuat. Anak-anak perlu merasakan bahwa sekolah adalah tempat yang aman, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Dari sanalah karakter positif akan tumbuh,” ujarnya.

Isa menyebutkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, akan tetapi juga oleh kemampuan sekolah membangun ekosistem yang membahagiakan peserta didik. Dirinya menilai, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua merupakan kunci utama dalam membentuk generasi yang berkarakter.

"Kami berharap praktik-praktik baik seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sekolah di Kota Surabaya. Pendidikan karakter akan tumbuh apabila seluruh pihak hadir bersama, memberikan teladan, kasih sayang, dan ruang bagi anak untuk berkembang secara utuh,” sebutnya.

Tidak hanya itu, ia juga berharap, semangat MPLS humanis yang diinisiasi Dispendik Kota Surabaya dapat terus menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan membahagiakan. “Semoga dari sekolah-sekolah di Surabaya lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang baik, budi pekerti yang luhur, kepedulian terhadap sesama, serta kecintaan terhadap lingkungan. Inilah fondasi menuju Surabaya sebagai Kota Pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia,” tandasnya. (pn3)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad mengatakan, administrasi kependudukan merupakan dasar berbagai layanan publik karena berkaitan dengan identitas hukum setiap warga negara.

"Kami sampaikan bahwa pelayanan adminduk di kami itu ada 74 layanan. Semua live event atau siklus kehidupan butuh adminduk. Peristiwa penting mulai lahir, sekolah, nikah, cerai, kawin meninggal, itu semua butuh adminduk," kata Irvan, Jumat (17/7/2026).

Menurut dia, fungsi dokumen kependudukan tidak hanya sebagai identitas diri, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai urusan hukum dan pelayanan publik. "Ketika bicara KTP dan KK, itu tidak hanya identitas kependudukan, identitas orang, tapi juga identitas hukum. Ada muara semua pelayanan publik itu berbasis pada identitas ini," ujarnya.

Irvan menjelaskan, kesalahan sekecil apa pun pada data kependudukan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Misal kalau namanya sama, tapi beda huruf itu saja sudah jadi masalah hukum, ketika berkaitan dengan waris, berkaitan mau ibadah haji, paspor," katanya.

Karena itu, Disdukcapil Surabaya terus mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sejak awal kehidupan. Saat ini, Disdukcapil telah bekerja sama dengan 69 rumah sakit serta lebih dari 150 fasilitas kesehatan dan puskesmas untuk mempercepat penerbitan dokumen bagi bayi yang baru lahir. "Ketika warga Surabaya ber-KTP Surabaya atau ber-KK Surabaya lahir, bayi itu langsung mendapatkan (Adminduk) gratis," ujar Irvan.

Melalui layanan tersebut, bayi yang baru lahir akan langsung memperoleh akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta pembaruan Kartu Keluarga orang tua. "Ketika dia sebagai contoh lahir itu langsung mendapatkan tiga layanan. Jadi akta kelahiran, kemudian KIA dan perubahan KK orang tuanya," katanya.

Ia menambahkan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejak bayi lahir juga memberikan manfaat langsung terhadap akses layanan kesehatan. "Nah, ketika bayi lahir itu mungkin saja dia masih membutuhkan layanan kesehatan. Nah, ketika dia mempunyai NIK, otomatis di Surabaya itu tercover BPJS," paparnya.

Dengan demikian, Irvan menggarisbawahi apabila bayi memerlukan perawatan setelah dilahirkan, layanan kesehatan dapat segera diakses menggunakan NIK yang telah diterbitkan. "Mungkin bayinya itu ada yang harus rawat inap karena imunisasi, vaksinasi dan sebagainya dan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Itu otomatis tercover BPJS," kata Irvan.

Karena itu, Irvan mengimbau para orang tua menyiapkan dokumen kependudukan sebelum proses persalinan agar penerbitan dokumen bayi dapat dilakukan segera setelah kelahiran.

"Rumah sakit pun ketika datang pasangan yang mau melahirkan itu sudah langsung dimintai surat dokumen kependudukan, supaya ketika bayi lahir itu sudah siap, termasuk namanya," terang dia.

Irvan menegaskan bahwa Disdukcapil Surabaya berkomitmen menerbitkan ketiga dokumen tersebut dalam waktu paling lambat 1x24 jam setelah bayi lahir. "Kami sudah komitmen bahwa ketika bayi lahir itu 1x24 jam sudah terbit tiga layanan (Adminduk) langsung," pungkasnya. (pn2)

Indonesia tergabung di Grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Hasil undian menempatkan Indonesia yang berada di pot ketiga harus bersaing dengan tim-tim kuat, terutama Vietnam yang datang dengan status sebagai juara bertahan.

Usai menjamu Kamboja, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Timor Leste. Tantangan berikutnya semakin berat karena Garuda harus menghadapi Vietnam dalam pertandingan yang diprediksi menjadi penentu peluang lolos dari fase grup.

Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen tahun ini digelar pada pertengahan tahun dengan tetap menggunakan format kandang dan tandang.

Pada babak penyisihan grup, setiap tim akan memainkan empat pertandingan, terdiri atas dua laga kandang dan dua laga tandang. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal untuk melanjutkan persaingan memperebutkan gelar juara. (pn3)

Mengadaptasi epos klasik Yunani, The Odyssey mengikuti perjalanan Odysseus, Raja Ithaka, yang berjuang kembali ke tanah kelahirannya setelah Perang Troya usai. Namun, perjalanan pulang yang seharusnya singkat berubah menjadi petualangan panjang selama sepuluh tahun, penuh badai, makhluk mitologi, hingga berbagai ujian yang mengancam nyawanya.

Tak hanya menyuguhkan aksi berskala besar dan visual megah, Christopher Nolan juga menghadirkan sisi emosional tokoh utama. Odysseus digambarkan sebagai pemimpin yang bertahan berkat kecerdikan dan strategi, sekaligus seorang suami dan ayah yang terus diliputi kerinduan untuk kembali berkumpul dengan keluarganya.

Konflik emosional semakin terasa ketika Odysseus harus menghadapi godaan Dewi Calypso yang berusaha menahannya untuk tetap tinggal. Sementara itu, Penelope bersama putranya, Telemachus, terus menanti kepulangan sang raja dengan penuh kesetiaan.

Dengan durasi 2 jam 52 menit, The Odyssey menyajikan cerita yang utuh tanpa adegan tambahan setelah kredit penutup. Film ini juga telah diklasifikasikan untuk penonton berusia 13 tahun ke atas (R13).

Sejumlah penonton mengaku puas usai menyaksikan film tersebut pada hari pertama. Salah satunya, Baehaqi, yang menilai durasi panjang tidak terasa membosankan karena alur cerita mampu menjaga ketegangan dari awal hingga akhir.

Bagi pencinta film epik maupun penggemar gaya penyutradaraan Christopher Nolan yang dikenal dengan sinematografi detail, skala produksi besar, dan narasi yang kuat, The Odyssey kini telah dapat disaksikan di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. (pn1)

Aksi diawali dengan long march dari kawasan Jatim Expo–Frontage Ahmad Yani menuju gerbang utama Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya di Jalan Ahmad Yani No. 117. Setibanya di lokasi, massa membacakan petisi berisi tuntutan agar pergantian kepemimpinan menjadi momentum pembaruan tata kelola universitas.

Dalam petisinya, mahasiswa meminta agar kepemimpinan sementara atau pelaksana tugas (Plt) segera diakhiri dan digantikan oleh rektor definitif yang memiliki integritas, profesionalisme, serta mampu membangun kolaborasi dan menjunjung tinggi kebebasan akademik.

Koordinator aksi, Ale Fadlurrahman, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan UINSA dan disampaikan secara damai.

"Aspirasi ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan kampus. Kami berharap seluruh proses berjalan damai, tertib, serta menghormati aturan yang berlaku. Tujuan kami adalah mendorong lahirnya kepemimpinan yang mampu membawa UINSA semakin maju," ujarnya.

Selain meminta pelantikan rektor baru, mahasiswa juga menuntut penguatan tata kelola universitas yang profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka berharap budaya kampus semakin terbuka terhadap dialog, kolaborasi, serta mampu menciptakan lingkungan akademik yang humanis, guyub, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Peserta aksi juga mengajak seluruh civitas akademika menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyampaian aspirasi. Panitia mengimbau peserta tidak melakukan tindakan anarkis, menghormati aparat keamanan yang bertugas, serta mengedepankan dialog sebagai bagian dari tradisi demokrasi akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Adapun tuntutan utama yang disampaikan meliputi mendorong hadirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa UINSA ke arah lebih baik, mengganti Plt dengan rektor definitif sesuai mekanisme yang berlaku, memperkuat tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel, serta menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai awal pembaruan institusi. (pn1)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, penertiban yang telah berlangsung selama dua hari itu berhasil membongkar tiga bangunan liar yang berdiri di atas aset milik PT Jasa Marga.

"Penertiban kami mulai sejak Senin (13/7/2026). Hari ini dilakukan pembongkaran dan kami targetkan selesai hari ini atau paling lambat besok, Rabu (15/7/2026), sehingga alat berat dapat segera masuk untuk memulai pekerjaan pembangunan rumah pompa," kata Irna.

Ia menjelaskan, tiga bangunan yang ditertibkan terdiri atas dua bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat pengepul kayu dan satu bangunan yang digunakan sebagai tempat pemotongan ayam.

"Bangunan yang digunakan sebagai tempat pemotongan ayam kami bongkar setelah seluruh ayam dipindahkan oleh pemilik. Begitu pula bangunan pengepul kayu, seluruh barang telah lebih dulu dipindahkan sehingga proses penertiban berjalan lancar," jelas.

Irna menegaskan, seluruh tahapan penertiban telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Sebelum pembongkaran dilakukan, Satpol PP Kota Surabaya terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada pemilik bangunan, kemudian menerbitkan surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.

"Seluruh prosedur telah kami jalankan, mulai dari sosialisasi hingga pemberian tiga kali surat peringatan. Setelah seluruh tahapan tersebut dipenuhi, barulah dilakukan penertiban," tegasnya.

Setelah area dinyatakan bersih, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya akan segera memulai pembangunan rumah pompa di lokasi tersebut.

"Rumah pompa ini dibangun sebagai salah satu solusi untuk mengurangi genangan dan banjir yang selama ini kerap terjadi di kawasan Tambak Mayor dan Tanjungsari. Nantinya, rumah pompa akan mempercepat pembuangan air saat hujan sehingga genangan dapat diminimalkan," tuturnya.

Karena itu, Irna berharap masyarakat dapat teredukasi bahwa penertiban bangunan liar selain sebagai upaya penegakan peraturan daerah (Perda), tetapi juga bagian dari upaya Pemkot Surabaya menghadirkan infrastruktur pengendali banjir demi kepentingan masyarakat luas.

"Kami berharap masyarakat mendukung langkah ini karena manfaatnya akan dirasakan bersama. Dengan hadirnya rumah pompa, kami berharap genangan dapat berkurang sehingga aktivitas warga menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar," pungkasnya. (pn3)

Kepastian itu disampaikan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie pada Senin (13/7/2026). Sidak dilakukannya usai menerima aduan terkait pelayanan rumah sakit melalui hotline "Lapor Cak Eri". "Jadi kami habis menerima aduan di hotline terkait pelayanan Rumah Sakit Soewandhie," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Ia menjelaskan poin pertama yang dievaluasi adalah penataan pasien yang mendaftar secara online. Karena itu, Pemkot Surabaya akan memberikan tanda khusus bagi kelompok pasien untuk mengurai kepadatan di dalam rumah sakit. "Jadi nanti kami beri tulisan di sini pasien yang daftar online. Kalau dia itu daftar online itu ada jamnya perkiraan dia masuk. Kalau jamnya itu jam 09.00 WIB sampai jam 09.20 WIB, maka dia boleh masuk mulai jam 08.30 WIB," katanya.

Wali Kota Eri menegaskan aturan pembatasan waktu tunggu pasien di area dalam rumah sakit bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban. "30 menit sebelum jam yang ada di daftar online itu, dia bisa masuk. Berarti kalau datangnya dia pagi, maka dia tidak boleh masuk ke dalam. Dia ada di ruang tunggu luar," imbuhnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengimbau masyarakat untuk memperhatikan waktu kedatangan agar tidak terjadi penumpukan. "Maka saya berharap warga Surabaya yang daftar online jamnya jam berapa, maka maksimal 30 menit baru datang ke Rumah Sakit Soewandhie. Agar apa? Agar tidak menunggu di luar. Karena kalau semua masuk di dalam penuh (sesak)," tutur Cak Eri, sapaan lekatnya.

Poin kedua yang menjadi perhatian adalah pengaturan bagi pasien yang belum mendaftar secara daring. Untuk itu, Cak Eri meminta ketegasan waktu alur pelayanan serta kejujuran dalam mengantre.

"Di Rumah Sakit Soewandhie ini juga menerima pasien yang tidak pakai daftar online. Tapi ya begitu, pasien yang tidak daftar online, datanglah pukul 11.00 WIB. Tidak mungkin anda datang pukul 07.00 WIB, minta dahulu, kasihan yang sudah daftar online," tegasnya.

Bagi pasien yang belum mendaftar, Cak Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan menyiapkan ruang tunggu khusus dengan petunjuk yang jelas agar masyarakat tidak bingung. "Kalau belum punya nomor antrean dari daftar online, datanglah pukul 11.00 WIB. Tapi kalau datang sebelum pukul 11.00 WIB, kami sediakan ruang khusus, ada tulisan pasien belum daftar, agar warga Surabaya tahu. Nah, kalau belum daftar, ya silakan antre. Jangan minta nomor satu, nomor dua, kasihan yang sudah daftar," jelasnya.

Ketiga, Cak Eri turut mengontrol unit layanan farmasi atau apotek rumah sakit. Untuk mempercepat proses penyerahan obat, ia meminta adanya penambahan personel serta pemberitahuan jaminan waktu layanan berupa sanksi denda kompensasi.

"Lebih dari 15 menit obat non-racikan (rumah sakit) wajib bayar Rp50 ribu. Tapi kalau yang (obat) racikan, maksimal 30 menit. Jadi farmasi nanti kita tambah orang, kita percepat layanannya. Kami matur nuwun (terima kasih) masukannya," imbuhnya.

Keempat, Wali Kota Eri juga menggarisbawahi keterbatasan kapasitas di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Jika kapasitas tempat tidur telah penuh, ia meminta pemahaman warga jika harus dirujuk ke faskes lain. "IGD ini ada batasannya (kapasitas), ada jumlah kasurnya. Berarti kalau sudah penuh, saya nyuwun tulung (minta tolong) warga Suroboyo sepurane (mohon maaf) sampeyan (anda) harus kami rujuk," kata dia.

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar penanganan medis tetap berjalan optimal dan pasien tidak telantar di area koridor. "Kalau tidak kami rujuk, sampean (pasien) akhirnya menunggu di lorong-lorong rumah sakit, itu tidak bagus. Nanti dikira RSUD Soewandhie tidak melayani," ujarnya.

Untuk menjaga transparansi informasi keterisian kamar, Cak Eri mengungkap bahwa pihak rumah sakit akan menyediakan monitor pemantau yang dapat diakses langsung oleh masyarakat di area IGD.

"Jadi bisa tahu mana kamar yang kosong atau tidak. Kalau sudah penuh tidak ada kamar kosong, saya minta tolong agar mau dirujuk ke rumah sakit lain yang memang ada kamarnya. Karena di Surabaya ini sudah banyak rumah sakit melayani pasien BPJS," jelasnya.

Cak Eri pun memberikan peringatan tegas kepada manajemen RSUD Soewandhie agar segera berbenah dan mengutamakan kualitas pelayanan, termasuk bagi pengguna jaminan kesehatan nasional.

"Kepada RSUD Dr Soewandhie, saya minta tolong, jangan sampai saya sidak lagi. RSUD Soewandhie harus cepat. Kami ingin warga Surabaya walaupun pakai BPJS, pelayanannya harus bagus," tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat Surabaya yang terus mengawal perbaikan layanan publik melalui kanal pengaduan.

"Terima kasih kepada warga Surabaya yang sudah lapor ke hotline, masukan anda memperbaiki kinerja rumah sakit di Surabaya, khususnya rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya. Terus lapor di hotline, karena kesempurnaan pelayanan ini (bisa cepat) kalau ada yang mengawasi bersama khususnya warga Surabaya," pungkasnya. (pn2)

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gelanggang Remaja Surabaya, Jumat (10/7/2026). Selain paket perlengkapan sekolah berupa seragam putih abu-abu, seragam pramuka, sepatu, dan kaus kaki. Pemkot Surabaya juga memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp350 ribu per bulan bagi siswa yang bersekolah di SMA/SMK/MA swasta.

Wali Kota Eri mengatakan, bantuan pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan yang setara sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena itu, bantuan tidak hanya diberikan kepada siswa baru kelas X, tetapi juga kepada pelajar kelas XI dan XII.

"Hari ini kami menyerahkan bantuan beasiswa sekaligus paket seragam sekolah kepada anak-anak Surabaya. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada siswa kelas X yang baru masuk, tetapi juga kepada siswa kelas XI dan XII agar mereka juga memiliki seragam baru. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban orang tua sekaligus menambah semangat belajar anak-anak," kata Wali Kota Eri.

Berbeda dengan program yang menggunakan kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot Surabaya disalurkan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Selama memenuhi kriteria sebagai warga desil 1 hingga 5, penerima akan memperoleh haknya sehingga jumlah bantuan akan menyesuaikan kebutuhan.

"Kami tidak menetapkan kuota. Bantuan diberikan berdasarkan data masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 5. Kalau jumlah penerimanya bertambah, bantuan juga akan bertambah. Sebaliknya, kalau berkurang, jumlah penerima juga menyesuaikan. Prinsipnya, bantuan harus tepat sasaran," ujarnya.

Pemkot Surabaya juga membuka kesempatan bagi warga yang belum sempat mendaftar pada tahap pertama untuk mengikuti pendataan berikutnya melalui mekanisme pendaftaran secara daring.

Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri di Surabaya tidak lagi diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun seiring kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggratiskan pendidikan di sekolah negeri. Sementara itu, siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di sekolah swasta tetap memperoleh bantuan biaya pendidikan sebesar Rp350 ribu setiap bulan.

"Anak-anak yang masuk desil 1 sampai 5 dan bersekolah di sekolah swasta menerima bantuan Rp350 ribu setiap bulan. Dengan adanya bantuan ini, tidak boleh lagi ada pungutan kepada mereka. Ini merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan sekaligus memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan pendidikan yang layak," tegasnya.

Selain menyerahkan bantuan, Wali Kota Eri mengajak para pelajar untuk memanfaatkan kesempatan belajar sebaik mungkin, menjauhi geng motor, tawuran, balap liar, maupun bentuk kenakalan remaja lainnya.

"Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan buat bangga orang tua. Tunjukkan bahwa arek Suroboyo bisa menjadi generasi yang membanggakan," pesannya.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, Arief Boediarto, menjelaskan bahwa dari 8.469 pendaftar, sebanyak 7.380 siswa dinyatakan lolos setelah melalui proses verifikasi dan validasi.

"Kami memastikan penerima bantuan merupakan warga yang benar-benar berhak, yaitu dari keluarga miskin, pramiskin, serta anak yatim dan piatu. Seluruh pendaftar sudah diverifikasi melalui sistem sehingga bantuan ini tepat sasaran," ujar Arief.

Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat Bapemkesra Kota Surabaya, Efi Zuliati, mengatakan perubahan mekanisme penyaluran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk membayar kebutuhan pendidikan di sekolah. 

Selain itu, nilai bantuan juga meningkat dari Rp320 ribu menjadi Rp350 ribu per bulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) swasta untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti SPP, Lembar Kerja Siswa (LKS), hingga biaya praktik.

“Sedangkan untuk siswa sekolah negeri tidak menerima bantuan biaya pendidikan karena tidak lagi dikenakan SPP. Meski demikian, seluruh penerima baru, baik dari sekolah negeri maupun swasta, tetap memperoleh bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam putih abu-abu, seragam pramuka, sepatu, serta kaus kaki hitam dan putih yang diberikan satu kali pada awal menerima program,” jelasnya.

Sementara itu, Putri Fellin, siswi kelas XI SMK Rajasa Surabaya yang menjadi salah satu penerima bantuan pendidikan, mengaku program tersebut menjadi penyemangatnya untuk terus sekolah.

"Saya senang sekali karena bantuan ini sangat meringankan beban orang tua. Alhamdulillah, sekarang saya bisa lebih tenang untuk melanjutkan sekolah," ungkapnya.

Ia berharap program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.

"Terima kasih kepada Bapak Eri Cahyadi yang sudah membantu anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan ini sangat berarti karena membuat kami tetap bisa bersekolah dan mengejar cita-cita tanpa terbebani biaya pendidikan," pungkas Putri. (ADV)

Program ini menghadirkan berbagai bentuk bantuan dan apresiasi bagi para pengemudi ojek online sebagai bentuk dukungan terhadap para pekerja sektor informal yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan 100 pengemudi ojek online perempuan sebagai penerima manfaat. Mereka mendapatkan paket bantuan berupa helm keselamatan, sembako, pengisian bahan bakar gratis, serta tas sekolah untuk anak. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan seremoni, penyerahan bantuan secara simbolis, serta touring bersama menuju SPBU sebagai simbol perjalanan kolaborasi menuju harapan yang lebih baik.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara IKA MM Universitas Ciputra, Universitas Ciputra, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial dan DP3APPKB Kota Surabaya, sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap perempuan yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian keluarga dan masyarakat.

Ketua IKA MM Universitas Ciputra, Malik Atmadja, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata semangat alumni untuk terus memberikan manfaat di luar lingkungan kampus.

“Sebagai alumni, kami percaya bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat,"

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa para pengemudi ojek online perempuan adalah sosok - sosok tangguh yang layak mendapatkan apresiasi. Kami berharap langkah kecil ini dapat menjadi awal dari lebih banyak kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat", kata Malik dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).

Rektor Universitas Ciputra, Prof. Dr. Wirawan Endro Dwi Radianto, M.ScA., CA., Ak., menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai yang selalu ditanamkan Universitas Ciputra kepada mahasiswa maupun alumninya.

“Universitas Ciputra tidak hanya berfokus pada penciptaan entrepreneur, tetapi juga membentuk pemimpin yang memiliki kepedulian sosial. Kami bangga melihat alumni mampu menghadirkan program yang menyentuh langsung masyarakat. Sinergi antara kampus, alumni, pemerintah, dan berbagai pihak seperti ini merupakan contoh nyata bagaimana pendidikan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) Kota Surabaya, Rini Indriyani, mengapresiasi kolaborasi yang memberikan perhatian kepada perempuan pekerja di sektor informal.

“Perempuan memiliki peran yang sangat besar, baik di dalam keluarga maupun di ruang publik. Pengemudi ojek online perempuan adalah contoh perempuan tangguh yang setiap hari berjuang untuk keluarganya. Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah, dunia pendidikan, organisasi alumni, dan masyarakat berjalan bersama, akan lahir lebih banyak ruang yang mendukung perempuan untuk terus berkembang dan semakin berdaya.”tambah Rini.

Melalui tema “Ride to Hope”, kegiatan ini tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga simbol bahwa setiap perjalanan dapat membawa harapan baru ketika dilakukan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi.

IKA MM Universitas Ciputra berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda berkelanjutan sekaligus menginspirasi lebih banyak komunitas, institusi pendidikan, dan organisasi untuk bersama-sama menghadirkan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. (pn1)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, penguatan implementasi IKD sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan.

"Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat Kota Surabaya yang terus meningkat dalam memenuhi administrasi kependudukan. Saat ini capaian perekaman KTP-el telah mencapai 98,82 persen," ujar Irvan, Selasa (14/7/2026).

Melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number, pemerintah mendorong terwujudnya satu identitas yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi pada berbagai layanan publik. Dengan sistem tersebut, masyarakat cukup menggunakan satu identitas kependudukan yang terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan pemerintah maupun sektor lainnya secara lebih mudah, aman, dan efisien.

Untuk mendukung percepatan perekaman KTP-el, Disdukcapil Surabaya juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 400.12/13725/436.7.11/2026 tanggal 8 Juni 2026. "Sosialisasi turut dilakukan melalui kecamatan dan kelurahan dengan mengundang warga melakukan perekaman di kantor kecamatan sesuai domisili," ungkapnya.

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Surabaya per 7 Juli 2026, capaian perekaman KTP-el telah mencapai 98,82 persen. Dari total 2.297.073 penduduk wajib KTP, sebanyak 2.269.920 penduduk telah melakukan perekaman, sedangkan 27.153 penduduk masih belum melakukan perekaman.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat wajib KTP di Kota Surabaya telah memiliki identitas kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai layanan publik," tutur Irvan.

Sementara itu, aktivasi IKD juga terus mengalami peningkatan. Dari 1.132.188 penduduk hasil perekaman yang telah memiliki nomor telepon seluler, sebanyak 809.057 orang telah mengaktifkan IKD atau mencapai 71,46 persen. Adapun jika dibandingkan dengan total penduduk Surabaya sebanyak 2.224.230 jiwa, tingkat aktivasi IKD mencapai 36,05 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin siap memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital. "Data tersebut juga menjadi indikator keberhasilan berbagai upaya yang dilakukan Dispendukcapil dalam memperluas akses layanan aktivasi IKD hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat," kata Irvan.

IKD merupakan bentuk digitalisasi KTP elektronik yang memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan melalui telepon pintar secara aman dan praktis. Kehadiran IKD memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik tanpa harus selalu membawa KTP fisik.

Selain itu, IKD juga dipersiapkan sebagai salah satu sarana verifikasi data dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Disdukcapil Surabaya terus membuka layanan aktivasi IKD di kantor kelurahan, kecamatan, Sentra Pelayanan Publik Taman Cahaya, Joyoboyo, Nambangan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, layanan setiap Minggu di kawasan Car Free Day (CFD) Taman Bungkul, serta melalui program jemput bola hingga balai-balai RW.

"Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital," kata Irvan.

Disdukcapil Kota Surabaya mengajak masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el, namun belum mengaktifkan IKD, agar segera memanfaatkan layanan aktivasi yang telah disediakan.

Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan administrasi kependudukan maupun aktivasi IKD dapat menghubungi WhatsApp (chat only) di 081914606087, Call Center 031-99254200, email dis_dukcapil@surabaya.go.id, atau Instagram pengaduan @takondukcapilsub.

"Dispendukcapil Kota Surabaya berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, inklusif, dan berbasis digital guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin prima bagi seluruh warga Kota Surabaya," pungkas Irvan. (pn2)