Pusaran.Net - Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sejak 2021 hingga 2026, memprioritaskan pembangunan transportasi publik.
Begitu paparan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyikapi pembangunan pendistrian di Kota Pahlawan, pada Senin
Baca Juga: Pemkot Surabaya Buka Cross Musea Pertiwi 2026, Padukan AI dan Wayang
Dikatakan, pendistrian harus otomatis dikoneksikan dengan transportasi publik. Supaya bisa mengurai kemacetan. "Dan mempermudah halte agar tidak terhalang pendistrian itu," ujarnya.
Sebab, sebut Aning, beberapa pendistrian di Surabaya tidak terkoneksi dengan penyiapan sarana dan prasarana (sarpras) transportasi publik. Dampaknya, tidak hanya menimbulkan kemacetan, tapi membuat sejumlah permasalahan khusus.
Baca Juga: Surabaya Kembali Raih WTP, Catat 14 Kali Berturut-turut
"Jadi fungsinya tidak hanya pendistrian saja, di situ ada halte enggak?" tegasnya
Maka, ia menekankan Dinas Perhubungan dengan DSDABM membangun komunitas intens, untuk sarpras transportasi publik. Terutama halte. Pasalnya, beber dia, dari 570 Halte, hanya sekian persen yang sudah ada haltenya. Tidak sampai ratusan. Sayangnya, Aning belum bisa merinci berapa banyak hal itu.
Baca Juga: RICH Pakal, Kelas Inggris Gratis untuk Anak Diserbu Warga Surabaya
Karenanya, ia mengimbau halte maupun pendistrian, harus memperhatikan transportasi publik, jangan sampai mengganggu, agar tidak bongkar pasang dikemudian hari. Serta bisa jadi solusi mengurai kemacetan.
"Tidak hanya sekedar estetika," demikian Aning Rahmawati. (Adv)
Editor : Wasi
