pusaran.net - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang banteng itu menilai persoalan utama berada pada metode pelaksanaan yang dinilai terlalu top down dan minim partisipasi masyarakat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan peningkatan gizi masyarakat sejatinya merupakan bagian dari platform perjuangan partainya. Karena itu, kritik yang disampaikan bukan ditujukan pada substansi program, melainkan pada mekanisme implementasinya.
Baca Juga: Hasto Bantah PDIP Dalangi Sejumlah Demonstrasi ke Pemerintah
"Ide memberikan makan bergizi kepada rakyat itu baik. Yang sejak awal kami kritik adalah metodologi dan pelaksanaannya yang terlalu top down," ujar Hasto, saat ditemui di sela-sela promosi doktor Ilmu Sosial, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha kecil di sekitar sekolah sebagai bagian dari ekosistem program. Ia mencontohkan model penanganan stunting di Banyuwangi yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam skema tersebut, kata Hasto, Sekretaris Daerah hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab langsung terhadap penanganan kasus stunting sehingga menjadi gerakan gotong royong, bukan sekadar proyek pemerintah.
"Di Banyuwangi ada pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai Sekda hingga kepala dinas, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Model seperti itu lebih efektif dibanding pendekatan yang seluruhnya dikendalikan dari atas," katanya.
Hasto juga mengkritik pelaksanaan MBG yang dinilai lebih berorientasi pada proyek ketimbang pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut dia, warung-warung rakyat di sekitar sekolah semestinya dilibatkan agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung masyarakat.
"Program untuk rakyat tidak boleh dikomersialisasi. Jangan sampai pelaksanaannya berubah menjadi proyek yang mengabaikan partisipasi masyarakat," tegasnya.
Hasto menjelaskan, sikap PDIP berawal dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nani Djuhaeni, yang menyebut seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan maupun manajemen Program MBG. Pernyataan itu kemudian menjadi dasar PDIP mengambil langkah internal.
"Karena ada pernyataan bahwa seluruh partai politik terlibat, kami melalui Bidang Kehormatan DPP yang dipimpin Komarudin Watubun langsung mengirim surat kepada seluruh jajaran internal partai agar kader tidak terlibat dalam program tersebut," ujarnya.
Menurut Hasto, langkah tersebut diambil agar program yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
"Jangan sampai program yang memiliki misi baik untuk rakyat disalahgunakan, baik oleh kekuasaan maupun oleh pemburu rente yang mencari keuntungan, sementara rakyat justru menjadi korban," katanya.
Hasto menilai berbagai kritik yang sejak awal disampaikan PDIP tidak mendapat respons yang memadai. Kondisi itu, lanjutnya, diperburuk dengan munculnya dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Hasto Soroti Perlakuan Hukum Kasus Raja Juli.
"Setelah kritik tidak mendapatkan tanggapan, kemudian dari civil society muncul berbagai temuan, termasuk dugaan kasus korupsi pada program yang populis ini. Padahal kita belum berbicara soal manajemen, quality control, maupun tata kelola programnya," ucap Hasto.
Ia kembali menekankan bahwa konsep MBG seharusnya tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Menurutnya, warung-warung di sekitar sekolah harus dilibatkan sebagai penyedia makanan bergizi agar manfaat program dirasakan lebih luas.
"PDIP sudah memiliki banyak model makan bergizi yang berbasis partisipasi masyarakat. Jangan sampai dapur-dapur rakyat di sekitar sekolah justru kehilangan kesempatan karena program dijalankan secara terpusat," tegasnya.
Hasto menyebut sejumlah daerah telah menerapkan konsep serupa dengan hasil yang dinilai positif. Di Surabaya, misalnya, model pemberian makanan bergizi pernah dikembangkan pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini. Sementara di Bantul, kata dia, Idham Samawi menerapkan program pemberian tiga ekor ayam kepada keluarga siswa untuk dikembangbiakkan, sehingga telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi anak-anak sekolah sebagai sumber protein.
"Model-model seperti itu memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan gizi anak. Jadi bukan sekadar membangun proyek baru yang seluruhnya dikendalikan dari pusat," ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya kader PDIP yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, Hasto memastikan partainya akan memanggil dan meminta klarifikasi apabila menerima laporan dugaan penyimpangan.
Baca Juga: Kini Hadir Stan Kuliner Semanggi Khas Surabaya di Jantung Kota
"Kalau ada laporan, kami langsung undang untuk klarifikasi. Bentuk sanksinya tentu disesuaikan dengan jenis pelanggarannya," katanya.
Ia menambahkan, PDIP telah mengirim surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan mengenai berbagai persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan Program MBG. Namun hingga kini surat tersebut belum memperoleh balasan.
"Kami akan menunggu jawaban dari BGN. Kalau belum juga ada respons, kami akan kembali mengirim surat sebagai bentuk tanggung jawab politik kami dalam mengawal program yang menyangkut kepentingan rakyat," ujar Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengkritisi wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola program SPP. Menurutnya, fungsi utama kampus adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
"Fungsi kampus adalah pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, kebijakan tersebut menurut kami rancu dan tidak tepat sasaran," tandasnya. (pn2)
Editor : Wasi
