pusaran.net - Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah persoalan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mulai dari kekurangan sekitar 1.800 tenaga pendidik di sekolah negeri, kondisi infrastruktur sekolah, hingga ketepatan sasaran program bantuan pendidikan pada 2027.
Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng, dalam pembahasan anggaran pendidikan tahun 2027. Ia mengapresiasi tambahan anggaran sekitar Rp31 miliar untuk pemenuhan kebutuhan guru reguler maupun Guru Pendamping Khusus (GPK).
Baca Juga: APBD Surabaya 2027 Disahkan Rp12,9 Triliun, Ini Program Proritasnya
Menurutnya, pemenuhan tenaga pendidik tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan jumlah guru, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman dan masa pengabdian tenaga pendidikan yang selama ini membantu proses belajar mengajar.
Ia mendorong agar tenaga magang yang telah lama mengabdi serta tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta turut mendapat perhatian dalam kebijakan pemenuhan kebutuhan guru.
Selain persoalan tenaga pendidik, Komisi D juga menyoroti kondisi bangunan dan fasilitas sekolah. Ajeng meminta Pemkot Surabaya lebih proaktif menangani kerusakan infrastruktur pendidikan, tanpa harus menunggu hingga kondisinya masuk kategori rehabilitasi berat.
“Kalau kita hanya menunggu prosedur, misalnya sekolah harus masuk kategori rehab berat baru bisa dibantu, tentu ini perlu menjadi perhatian,” tegasnya, Rabu (11/11/2026).
Ia mengusulkan agar perbaikan kerusakan ringan dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara rehabilitasi berat dan kebutuhan penambahan ruang kelas harus menjadi prioritas pembiayaan melalui APBD.
Baca Juga: 3.856 Guru di Surabaya Dilatih Cegah Perundungan di Sekolah
Kebutuhan sarana penunjang pembelajaran, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS), juga diminta mendapat perhatian agar kualitas proses belajar mengajar semakin optimal.
Di sisi lain, Komisi D turut mencermati rencana program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Pondok Pesantren dengan alokasi anggaran Rp7,9 miliar.
Program tersebut menyasar 2.620 santri dari keluarga kurang mampu pada jenjang SD hingga SMP yang memiliki KTP Surabaya dan menempuh pendidikan di pondok pesantren maupun lembaga diniyah setempat.
Setiap penerima direncanakan memperoleh bantuan Rp150 ribu per bulan mulai Januari 2027.
Baca Juga: Ciptakan Sekolah Ramah Anak, Dispendik Surabaya Perkuat Karakter dan Konseling
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, memastikan calon penerima tidak perlu mendaftar secara mandiri. Data penerima telah diverifikasi pemerintah berdasarkan kategori keluarga pramiskin. Adapun mekanisme penyaluran bantuan, baik langsung kepada santri maupun melalui lembaga pesantren, masih dimatangkan.
Ajeng berharap besarnya anggaran pendidikan pada 2027 tidak sekadar tercantum dalam dokumen RAPBD, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang dirasakan masyarakat.
“Kami berharap Dinas Pendidikan mampu mengeksekusi program secara akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab keresahan riil di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Editor : Wasi
