pusaran.net - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD tampaknya berhadapan langsung dengan tembok opini publik. Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan penolakan publik sudah masuk kategori masif, sistemik, dan lintas segmen, dengan angka penolakan melampaui 65 persen.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga sangat tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebaliknya, yang menyatakan setuju atau sangat setuju hanya 28,6 persen—jarak yang bukan sekadar selisih, melainkan jurang legitimasi.
Baca Juga: Massa Buruh Padati Diponegoro Menuju Gedung DPRD Jatim
“Di atas 65 persen itu bukan angka kecil. Dalam kajian opini publik, ini sudah menunjukkan resistensi serius,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Penolakan tersebut tidak terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu. Dari sisi gender, laki-laki dan perempuan sama-sama menolak.
Dari sisi wilayah, sikap serupa muncul baik di desa maupun kota—mematahkan anggapan bahwa isu ini hanya sensitif bagi masyarakat perkotaan.
“Ini bukan hanya suara warga kota. Masyarakat desa juga menunjukkan penolakan yang sama,” ujarnya.
Dari aspek ekonomi, penolakan datang dari seluruh lapisan pendapatan. Bahkan, kelompok berpenghasilan menengah ke atas tercatat sebagai yang paling keras menolak wacana Pilkada DPRD—indikasi bahwa isu ini dibaca sebagai soal prinsip demokrasi, bukan sekadar teknis anggaran.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Minta Sekwan Sediakan Smoking Area
Jika dilihat berdasarkan generasi, alarm paling nyaring datang dari Gen Z. Sebanyak 84 persen Gen Z menolak Pilkada DPRD. Penolakan juga dominan di kalangan Milenial (71,4 persen), Generasi X (60 persen), hingga Baby Boomer (63 persen).
“Ini bukan penolakan satu generasi. Di semua generasi, mayoritas publik menolak,” tegas Ardian.
Baca Juga: Tower Berdiri di Atas Rumah Warga, Komisi C Minta Audit Keselamatan
Survei LSI Denny JA dilakukan pada 19–20 Oktober 2025 menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden. Ardian menambahkan, ukuran sampel tersebut dinilai representatif, mengingat survei-serupa LSI sebelumnya kerap mendekati hasil resmi rekapitulasi KPU.
Angka-angka ini memberi satu pesan politik yang terang: wacana Pilkada DPRD bukan sekadar polemik elite, melainkan isu yang sudah ditolak publik sebelum sempat diputuskan. (pn2)
Editor : Wasi
