pusaran.net — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya tahun 2026 resmi disepakati senilai Rp12,7 triliun.
Kesepakatan ini merupakan hasil rangkaian panjang pembahasan mulai dari KUA-PPAS, rapat komisi, hingga badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya.
Baca Juga: Massa Buruh Padati Diponegoro Menuju Gedung DPRD Jatim
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
“Acara hari ini itu rangkaian dari yang sudah lama, mulai dari kawan-kawan PPAS sampai pembahasan di komisi-komisi. Hasil pembahasan itu sudah kita bahas bersama, dan sekarang disampaikan dalam pandangan fraksi,” kata Lilik, usai sidang Paripurna di DPRD Kota Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Lilik juga menanggapi pandangan sejumlah fraksi, termasuk dari PKS yang sebelumnya menyoroti sejumlah poin dalam postur anggaran. Ia menegaskan bahwa catatan tersebut telah dibicarakan sejak pembahasan di Banggar.
“Itu bukan poin baru, mereka hanya mengingatkan agar segera tetap dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut bahwa pihaknya bersama Pemkot Surabaya menargetkan pengesahan APBD 2026 dilakukan tepat pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Baca Juga: Anas Karno Resmi Duduki Kursi DPRD Surabaya Lewat PAW
“Karena kita ingin memberikan kado untuk masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD di Hari Pahlawan. Setelah pembahasan di komisi dan Banggar, hari ini fraksi-fraksi menyampaikan catatan dan masukannya kepada Pemkot,” jelas Fathoni.
Ia menambahkan, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan, saran, serta masukan yang dihimpun dari aspirasi masyarakat. Catatan tersebut diharapkan bisa memperkuat arah kebijakan anggaran agar berdampak nyata pada kesejahteraan warga.
“Kami harap dalam rapat paripurna berikutnya, tanggapan Wali Kota bisa menindaklanjuti semua masukan itu. Tujuannya agar APBD 2026 benar-benar menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di Surabaya,” ujarnya.
Fathoni menjelaskan, anggaran sebesar Rp12,7 triliun itu akan difokuskan pada dua hal besar, proyek infrastruktur dan program perlindungan sosial (bantalan sosial).
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Minta Sekwan Sediakan Smoking Area
“APBD 2026 diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui bantalan sosial maupun pengerjaan infrastruktur yang berdampak langsung pada kawasan yang belum tumbuh secara ekonomi,” paparnya.
Ia menyebut, sejumlah proyek strategis yang akan dibiayai dalam APBD 2026 antara lain pembangunan saluran koneksi untuk pengendalian banjir, pembangunan jalan lingkar barat, serta penyelesaian proyek infrastruktur dan permukiman.
“Harapannya, seluruh pekerjaan infrastruktur itu bisa tuntas di tahun 2027. Jadi ketika tahun 2028 Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dihuni, Surabaya siap menjadi pintu gerbang menuju IKN,” tandasnya. (ADV)
Editor : Wasi
