pusaran.net – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis untuk warga Kediri pada bulan Febuari lalu.
Kegiatan sosialisasi MBG dilaksanakan di Pare’s Resto Kediri dengan diikuti sekitar 300-an peserta. Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Kembali Digelar, Sosalisasi Program MBG untuk Masyarakat Kediri
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
Acara sosialisasi MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono, dan perwakilan Badan Gizi Nasional Meida Octarina.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono memaparkan terkait program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan. Di Kabupaten Kediri, program ini diluncurkan pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” papar Heru Tjahjono dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025)
Lebih lanjut Heru mengungkapkan mengenai daerah yang menjadi percontohan dari program Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan di wilayah Kediri.
Baca Juga: Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja di Kediri
Program MBG dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan 3.101 porsi/hari di 27 sekolah, termasuk SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu.
“Tahap awal melibatkan 54 sekolah (PAUD hingga SMA) dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka (Rp10.000/porsi), tetapi belum menyertakan susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna,” terang Heru.
Kedepannya Heru berharap agar pemerintah segera mendirikan dapur-dapur MBG dan menyelesaikan permasalahan izin di Kabupaten Kediri.
Baca Juga: SIMBA Bikin Sejarah, Pecahkan Rekor MURI Sarapan Sereal Terbanyak di Indonesia
“Tiga dapur SPPG direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul. Namun, hingga 17 Januari 2025, hanya 1 dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh, sementara 2 lainnya tertunda akibat kendala administratif dan teknis,” harapnya.
Sebagai badan pengelola yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional menjalin kolaborasi dengan TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku.
Sementara, Pemkab Kediri mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD untuk mendukung operasional SPPG, meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi. TNI berperan sebagai pendamping teknis, bukan pengawas, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan. (pn2)
Editor : Wasi
