pusaran.net - Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. APBD tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.
Baca juga: Besok Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya Ajak Warga Pakai Baju Pejuang
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama. "Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri.
Ia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio. "Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan," katanya.
Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi Rp9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.
Baca juga: DLH Surabaya Tutup 5 TPS, Ini Alasannya
Wali Kota Eri menuturkan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, pemkot berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi. "Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tuturnya.
Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tak hanya itu, penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027.
Wali Kota Eri berharap penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang. "Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya.
Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya bersama DPRD juga memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Prioritas tersebut mencakup keberlanjutan program beasiswa bagi masyarakat serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. "Yang berikutnya adalah terkait dengan tetap bagaimana kita memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan," katanya.
Baca juga: Demo Emak-Emak di Surabaya, Bagikan Pembalut kepada Polwan: Ini Pesannya!
Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan puskesmas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menugaskan petugas puskesmas ke kampung-kampung agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. "Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Wali Kota Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).
"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," pungkasnya. (pn2)
Editor : Wasi