pusaran.net - Sikap Partai Demokrat kembali menjadi sorotan. Setelah sempat lantang menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dan mengklaim sebagai penjaga suara rakyat, Demokrat kini justru berbelok arah.
Partai berlambang bintang mercy itu menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada—yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung.
Baca Juga: Demokrat Jatim Buka Posko Curhat Setiap Jumat
Perubahan sikap ini dinilai publik sebagai inkonsistensi politik, bahkan dianggap mengkhianati semangat reformasi dan hak politik rakyat yang selama ini diperjuangkan melalui pilkada langsung.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/1/2026), menegaskan bahwa Demokrat memilih berada di barisan Prabowo dalam urusan sistem pemilihan kepala daerah.
Baca Juga: Massa Buruh Padati Diponegoro Menuju Gedung DPRD Jatim
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujar Herman singkat, tanpa menjelaskan alasan perubahan sikap tersebut.
Sikap Prabowo sendiri sejatinya bukan hal baru. Presiden telah lebih dulu menyatakan dukungan terhadap pilkada melalui DPRD saat menghadiri peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Minta Sekwan Sediakan Smoking Area
Kala itu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada tidak langsung, yang langsung disambut positif oleh Prabowo. Kini, Demokrat memilih mengikuti arus kekuasaan. Dari partai yang dulu vokal membela pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat, Demokrat bertransformasi menjadi pendukung sistem yang justru memangkas partisipasi publik. (pn2)
Editor : Wasi
