Bahas TKD Rp43 Triliun, APEKSI dan Mendagri Pastikan Layanan Publik Terjaga

pusaran.net - Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinkronisasi antara postur APBN dan APBD agar standar pelayanan publik tetap terjaga meskipun ada penyesuaian anggaran.

“Pak Menteri memastikan, Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjamin standar pelayanan minimal di daerah berjalan sesuai aturan,” ujar Bima, Jumat (19/9/2025).

Selain menjaga layanan dasar, Mendagri Tito Karnavian juga meminta kepala daerah tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur. Menurut Bima, Kemendagri siap menjembatani pemerintah daerah dengan kementerian teknis agar program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, bisa terlaksana.

Pertemuan ini turut menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bima mengingatkan kepala daerah agar kreatif menggali sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. “BUMD harus sehat dan punya jiwa wirausaha. Pemanfaatan aset dan kemitraan dengan swasta bisa menjadi cara meningkatkan PAD,” tegasnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menambahkan bahwa rencana kenaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun tidak boleh mengurangi standar pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya distribusi TKD yang adil sesuai kapasitas fiskal daerah.

“Tidak semua kota punya PAD yang besar. Ada daerah yang PAD-nya di bawah 35 persen, sementara Surabaya bisa mencapai 72 persen. Karena itu, TKD sebaiknya dibagi berdasarkan kekuatan fiskal masing-masing daerah, bukan rata-rata,” jelasnya.

Eri juga menyampaikan bahwa APEKSI telah melaporkan berbagai inisiatif daerah, mulai dari optimalisasi aset hingga penguatan BUMD, yang mendapat dukungan penuh dari Kemendagri.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, sehingga standar pelayanan dasar tetap terjamin, sambil membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur dan inovasi daerah.

Mau saya bikinkan juga judul singkat humanis untuk berita ini?

Editor : Wasi