pusaran net – Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi pijakan utama dalam membangun infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, dalam kegiatan “Sarasehan Bareng Mas Fuad” di Surabaya Suites Hotel, Kamis (12/6/2025).
Menurut Fuad, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ia menyebutkan bahwa banyak proyek infrastruktur gagal memberi manfaat maksimal karena minim pengawasan dan tidak melibatkan warga.
Baca Juga: Ratusan kader PDIP dan Masyarakat Tumplek Blek di Balai Budaya Surabaya Nobar Film Bung Karno
“Kita tidak ingin pembangunan hanya jadi deretan beton tanpa makna. GCG harus jadi fondasi, agar pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Fuad juga mendorong penguatan sistem perencanaan berbasis data agar pemerintah daerah bisa memetakan kebutuhan secara tepat. Ia menyebut penguatan sistem digital dan pelibatan warga melalui musrenbang daring sebagai langkah penting.
“Jika warga dilibatkan sejak awal, maka hasil pembangunan tidak akan asing bagi mereka. Ini yang harus terus kita dorong di daerah-daerah,” tambahnya.
Baca Juga: Ribuan Warga Nganjuk Meriahkan Soekarno Run, Marhaen: Bukti Cinta pada Bung Karno
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, mengapresiasi Kota Surabaya sebagai pelopor penerapan GCG di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini dan dilanjutkan oleh Eri Cahyadi, kota ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas birokrasi.
“Surabaya sudah membuktikan bahwa prinsip GCG bisa diterapkan secara konkret melalui digitalisasi layanan publik, smart city, dan sistem distribusi bantuan sosial berbasis data,” ujar Seno.
Baca Juga: Soekarno Run Serentak Digelar, PDIP Jatim: 24 Ribu Warga Ikut Ramaikan
Ia menambahkan bahwa pelayanan publik yang adil, gratis, dan berbasis kebutuhan merupakan manifestasi nyata dari keadilan sosial. Bahkan, menurutnya, ke depan, tantangan yang harus dijawab adalah menjadikan GCG sebagai budaya kerja, bukan sekadar proyek.
“Kita perlu aktivasi peran pemuda dan kolaborasi multipihak. Kalau ingin tampil sebagai kota dunia, ya harus mulai dari tata kelola yang berkelas dunia juga,” pungkasnya.(pn2)
Editor : Wasi
