Pusaran.Net - Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti kinerja RT/ RW yang tidak maksimal sebagai ujung tombak layanan kepada masyarakat. Menyusul masih adanya kasus warga yang tidak memiliki KTP, padahal sudah lama tinggal di Surabaya.
"Pelayanan masyarakat hingga level RT/RW sebaiknya dengan sistem jemput bola.Artinya, Ketua RT harus lebih peka mana saja warganya yang belum miliki KTP didatangi dan bantu untuk buat data kependudukan seperti KTP,” kata Pertiwi Ayu Krishna, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Sabtu (17/06/2023).
Baca Juga: Golkar Jatim Syukuri Gus Kikin Jadi Ketum PBNU, Ali Mufthi: NU Harus Makin Bermanfaat
Legislator Fraksi Golkar tersebut menegaskan, Ketua RT atau RW seharusnya mendata warganya dengan baik dan benar. Seperti data kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan data kemiskinan, itu harus jelas.
“Sehingga mereka bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah kota, kalau kondisinya berstatus sebagai keluarga miskin” tegasnya.
Baca Juga: Gus Kikin Terpilih Sebagai Ketum PBNU, Sekjen Golkar Sampaikan Harapan ini
Ayu menambahkan, dengan masih adanya kasus warga yang tidak punya KTP, juga membuktikan kinerja Camat dan Lurah yang membawahi RW dan RT ada yang belum maksimal. Tapi harus diakui sudah banyak jug berkinerja maksimal sesuai arahan Walikota Eri Cahyadi.
“ Kita tidak menjustifikasi mana saja Camat dan Lurah, RW dan RT yang tidak maksimal kinerjanya. Namun, faktanya di lapangan masih saja ada kejadian problem administrasi kependudukan di Surabaya,” jelasnya.
Baca Juga: Kick Off Besok, Turnamen Mini Soccer Golkar Jatim Diikuti 176 Tim Pelajar
Ayu kembali mengatakan, jargon layanan masyarakat seringkali digaungkan Walikota Eri Cahyadi, artinya jangan sampai pelayanan masyarakat sampai tidak dilayani dengan baik.
“ Nggak mungkin lah seorang Walikota memiliki program yang tidak baik untuk warganya, betul kan. Tinggal bagaimana pelaksanaan di bawahnya, seperti Camat, Lurah, RW, dan Ketua RT nya,” pungkasnya. (Adv)
Editor : Wasi
