Pusaran.Net - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Surabaya ramai-ramai menyatakan mundur. 8 Wakil Ketua DPD tersebut tak puas dengan kepemimpinan Ketua DPD NasDem Surabaya, Robert Simangunsong.
Di antaranya adalah Wakil Ketua DPD Bidang Pemenangan Pemilu, Onny Philippus. Menurutnya, keputusan ini dibuat karena DPP tak segera mengganti Robert dari pucuk pimpinan DPD NasDem Surabaya.
Baca Juga: Komisi VIII DPR RI Akan Panggil Menag Terkait Masalah Sistem Haji Syarikah
"Kami meminta saudara Robert Simangunsong diganti. Namun karena tak dilakukan, kami mengundurkan diri dari kepengurusan DPD NasDem Kota Surabaya," kata Onny di Surabaya, Senin (30/1/2023).
Ada 8 alasan pihaknya tegas mendesak DPP mencopot Robert. Di antaranya, kurangnya transparansi penggunaan dana bantuan politik (banpol).
"Selama ini, pengurus tidak pernah diajak membahas dana banpol, baik sejak perencanaan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dalam rapat pengurus harian DPD," kata Onny.
Padahal, anggaran Banpol NasDem cukup besar. Dengan total suara NasDem Surabaya pada pemilu 2019 yang mencapai 86.264 suara, maka dana banpol yang didapat mencapai Rp517 juta (Rp6.000 per suara).
Jumlah tersebut meningkat tahun ini karena anggaran banpol mengalami kenaikan, dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per suara. Sehingga, Banpol NasDem diperkirakan mencapai Rp1,03 miliar.
Karena tak adanya transparansi penggunaan anggaran, kerja organisasi terganggu. "Padahal, ini seharusnya banyak digunakan sebagai pendidikan pemilih. Akibatnya, ada sejumlah agenda yang terganggu," katanya.
Masalah lainnya, Robert juga belum tuntas menyusun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau pengurus tingkat kecamatan dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Dari 31 kecamatan di Surabaya, masih ada 6 kecamatan yang belum tuntas.
"Kakak Robert juga tidak mampu membentuk DPRt NasDem se-Kota Surabaya yang dibuktikan secara legalitas," tandasnya.
Baca Juga: Ambil Form B1KWK di Nasdem Surabaya, ERJI: Tanpa Mahar!
Menurutnya, hal ini disebabkan saling tindih peran dalam kerja organisasi. "Selama ini, pengurus DPD tidak berfungsi sesuai tupoksi, namun lebih kepada penunjukkan Ketua," katanya.
"Seharusnya, yang kerjanya belum selesai diberikan dorongan dan motivasi. Bukan justru diberikan tugas baru yang sebenarnya bukan tugasnya," katanya.
Panasnya hubungan antar pengurus membuat struktur tidak harmonis. "Suasana kantor DPD tidak mencerminkan suasana kantor partai politik yang terbuka dan demokratis," tandasnya.
Ia khawatir, apabila hal ini terus berlanjut maka kerja pemenangan untuk pemilu 2024 bisa terganggu. Apalagi, NasDem Surabaya mendapatkan target besar, meningkatkan perolehan kursi di DPRD Surabaya menjadi nyaris 3 kali lipat perolehan saat ini.
Dari yang sebelumnya hanya 3 kursi, menjadi 8 kursi. "Target tersebut cukup berat apabila tak disiapkan sejak jauh hari. Ini harus menjadi komitmen bersama," katanya.
Baca Juga: Ziarah Dengan Anies, Gus Muhaimin: Berkah Ampel Untuk Kemajuan Indonesia
Atas berbagai masalah tersebut, pihaknya telah bersurat kepada DPP untuk mencopot Robert pada 19 Desember. "Sebab, mekanisme di partai kami, hanya DPP yang berwenang mencopot dan mengangkat Ketua DPD," katanya.
Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan DPD NasDem Surabaya dengan DPW NasDem Jawa Timur pada 16 Januari 2023. Pertemuan ini menghasilkan 11 poin yang di antaranya tak ada penggantian Ketua DPD NasDem Surabaya.
DPW NasDem Jatim juga meminta Ketua DPD untuk melibatkan pengurus dalam penggunaan dana banpol. "Karena tak adanya pencopotan Ketua DPD, kami mengundurkan diri dari pengurus," katanya.
Melalui aksi ini, ia menegaskan tak mencalonkan figur tertentu untuk menjadi Ketua DPD NasDem Surabaya. Hal ini juga tak terkait dengan Pencalonan Presiden Anies Baswedan oleh NasDem.
"Sekalipun kami mundur dari pengurus, kami tetap kader NasDem. Kami siap mencalonkan diri di Pencalegan (pencalonan legislatif) dan membantu pemenangan Bapak Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024," tegasnya.(pn2).
Editor : Wasi
