Pusaran.Net - Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Adi Warman SH, MH. MBA menegaskan kepada pengurus DPP GNPK Jatim yang baru dilantik untuk tancap gas memberantas korupsi di Jawa Timur, sebab sejak tahun 2014 hingga 2021 hampir 50 persen kepala daerah di Provinsi Jatim tersandung kasus rasuah.
Dalam rentang 7 tahun sejak 2014, Adi mengatakan dari 38 Kepala Daerah ada 16 diantaranya tersandung kasus rasuah. Sehingga DPP GNPK bisa bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kejati Jati, perwakilan KPK Jatim hingga organisasi wartawan untuk mencari tahu mengapa di Jawa Timur banyak terjadi korupsi.
"Untuk mengungkap ini, ini ada sesuatu yang salah. Di jajaran kepolisian baru-baru ini di tingkat wilayah hukum Polda ada tiga oknum, di Kejaksaan juga gitu. Ini ada apa di Jawa Timur?," ujar Adi di hadapan sejumlah wartawan sesaat setelah acara Musda 2021 DPP GNPK Jatim di salah satu hotel di Surabaya. Sabtu (6/11/2021).
Adi juga meminta pengurus DPP GNPK Jatim yang baru menerapkan strategi total football dalam memberantas korupsi, sebab bangkrutnya sebuah Negara bukan karena mensubsidi rakyatnya melainkan dikorupsi oleh pejabatnya. Dan dia menilai gaya hidup pejabat bukan penyebab terjadinya korupsi melainkan sistem proses pemilihan kepala daerah berbiaya tinggi juga harus dievaluasi.
"Harus dievaluasi, harus dicari jalan keluarnya. Bayangin dari 38 (kepala daerah) 16 dari tahun 2014 sampai tahun 2021. 16 kepala daerah loh berarti hampir 50 persen (kena korupsi)," tegasnya.
Rizky Putra Yudhapradana yang baru terpilih sebagai Ketua DPP GNPK Jatim menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengawal beberapa kasus korupsi seperti yang terjadi di Pemkab Jember, instansi badan pertanahan, Kejaksaan termasuk di kepolisian Sumenep dan wilayah lainnya.
"Terus kita juga Banyuwangi ada jual beli vonis, yang paling baru ada satu daerah belum bisa saya sebutkan karena kita ada rencana mau OTT (Operasi Tangkap Tangan) bersama saber pungli bersama Mabes (Polri)," ujar Rizky.(pn2)
Editor : Redaksi
