pusaran.net - Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga dinilai harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono mengatakan, sejumlah komoditas pangan yang perlu dipastikan ketersediaannya meliputi beras, telur, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, serta kebutuhan pokok lainnya.
Baca juga: Fuad Benardi Tekankan Kompetensi Pengelola BUMD
Menurutnya, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan dan libur nasional merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi sejak dini.
“Antisipasi itu ada dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pemerintah harus berperan sebagai sumber informasi atau informan terkait perkembangan harga bahan pokok,” ujar Baktiono di Surabaya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, momentum Natal dan Tahun Baru, Ramadan dan Idulfitri, Iduladha hingga peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus merupakan periode yang turut mendorong perputaran ekonomi. Aktivitas belanja masyarakat meningkat seiring berbagai kegiatan perayaan dan libur panjang.
Karena itu, Pemkot Surabaya perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap mencukupi ketika permintaan pasar mengalami peningkatan.
Baktiono menyebut, menjelang Nataru, hotel, restoran, depot, tempat wisata hingga pusat hiburan mulai menyiapkan berbagai acara dan daya tarik untuk mendatangkan pengunjung.
Di Surabaya, sejumlah destinasi wisata seperti THP Kenjeran, Kebun Binatang Surabaya (KBS), kawasan wisata mangrove, dan Taman Suroboyo diperkirakan turut menjadi tujuan masyarakat selama libur akhir tahun.
“Dalam berbagai event tersebut, permintaan pasti meningkat. Kalau terjadi lonjakan permintaan, itu wajar. Tetapi kalau demand tinggi sementara supply kurang, harga bahan pokok pasti naik,” jelasnya.
Baca juga: Komisi B Minta Pemkot Tak Matikan Pedagang Tanjungsari
Ia mengingatkan, kelompok masyarakat kecil dan konsumen nonpengusaha menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
Untuk itu, Baktiono meminta dinas terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, serta perangkat daerah yang menangani perekonomian, memastikan langkah antisipasi berjalan optimal.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan informasi perkembangan harga, memantau ketersediaan pasokan, sekaligus berkoordinasi dengan pedagang dan masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak terkendali.
Selain meminta pemerintah bergerak, Baktiono juga mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan.
Baca juga: Fuad Benardi: BUMD Tak Cukup Cuma Untung
Ia menyarankan masyarakat tetap memenuhi kebutuhan harian. Jika harga sejumlah komoditas sedang relatif murah, masyarakat boleh menambah stok dalam jumlah wajar sebagai persediaan.
“Kalau harganya sedang murah, misalnya telur dan beras, masyarakat bisa menambah stok sedikit. Sehingga ketika terjadi lonjakan harga, sudah memiliki persediaan,” katanya.
Baktiono berharap, setelah momentum Natal dan Tahun Baru berakhir, kondisi pasar kembali normal sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Setelah Natal dan Tahun Baru selesai, kondisi harus bisa kembali normal. Jangan sampai masyarakat mengeluarkan uang terlalu banyak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok,” pungkasnya. (ADV)
Editor : Wasi