Oleh: Dr. Muria Endah Sokowati, S.IP., M.Si. Dosen Magister Media dan Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
pusaran.net - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, pada 28 September 2026 menarik untuk dibaca bukan semata-mata sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai peristiwa komunikasi. Konteks pertemuan tersebut jelas: Prabowo datang ke kediaman Megawati untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra, adik Megawati sekaligus putra bungsu Presiden Soekarno. Prabowo hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Megawati menyambut Prabowo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.
Baca juga: Guruh Soekarnoputra Berpulang, PDIP Jatim Berduka
Dokumentasi yang beredar memperlihatkan Prabowo dan Megawati duduk berdekatan dan berbincang di suasana rumah duka. Said Abdullah menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana personal dan tidak ada pembicaraan politik. Ia juga menyebutkan bahwa keduanya saling mendoakan. Kunjungan tersebut, dengan demikian, pertama-tama perlu ditempatkan sebagaimana adanya: sebagai takziah. Namun, ketika foto-foto pertemuan itu beredar di ruang publik, peristiwa yang pada dasarnya bersifat personal itu sekaligus menjadi peristiwa komunikasi yang membuka ruang interpretasi.
Sebuah peristiwa tidak selalu memperoleh makna hanya dari apa yang tampak. Konteks, tempat, hubungan antarpelaku, pengetahuan publik tentang sejarah mereka, hingga siapa saja yang hadir dapat memengaruhi cara sebuah peristiwa dibaca. Dalam pertemuan Prabowo dan Megawati, yang terlihat sebenarnya sederhana: Prabowo datang menyampaikan belasungkawa, Megawati menerima kedatangannya, keduanya duduk dan berbincang, sementara beberapa orang terdekat berada di sekitar mereka.
Namun, publik tidak melihat Prabowo dan Megawati sebagai dua individu tanpa sejarah. Keduanya adalah tokoh nasional dengan perjalanan politik yang panjang dan posisi penting dalam politik Indonesia. Konteks itulah yang membuat foto sebuah kunjungan takziah dapat dibaca lebih luas daripada yang terlihat secara kasatmata. Bukan karena foto tersebut membuktikan adanya agenda politik tertentu, melainkan karena publik membaca perjumpaan keduanya dengan bekal pengetahuan tentang sejarah hubungan dan posisi politik masing-masing.
Tempat pertemuan ikut membentuk cara peristiwa tersebut dibaca. Prabowo tidak menemui Megawati di Istana Negara, gedung DPR, kantor partai, maupun di ruang perundingan. Ia datang ke kediaman Megawati ketika keluarganya sedang berduka. Konteks ruang ini penting. Pertemuan di meja konferensi mungkin segera diasosiasikan dengan negosiasi, sementara tampil bersama di podium lebih mudah dipahami sebagai pernyataan resmi. Pertemuan di rumah duka menghadirkan konteks yang berbeda: belasungkawa, penghormatan, penerimaan, doa, dan silaturahmi.
Identitas Prabowo sebagai Presiden dan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tentu tidak hilang, tetapi dalam ruang tersebut keduanya juga hadir dalam sebuah hubungan antarmanusia. Yang menarik dari pertemuan ini bukanlah dugaan tentang apa yang mungkin dinegosiasikan, melainkan fakta yang terlihat: perbedaan posisi politik tidak menghalangi keduanya untuk saling datang, menerima, duduk bersama, dan berkomunikasi secara langsung.
Jarak dan posisi tubuh juga mempunyai arti dalam komunikasi. Edward T. Hall, melalui kajian mengenai proxemics, menunjukkan bahwa manusia berkomunikasi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui penggunaan ruang dan jarak. Tentu kedekatan fisik tidak dapat begitu saja diterjemahkan menjadi kedekatan politik. Namun, dokumentasi Prabowo dan Megawati yang duduk berdekatan di ruang yang relatif personal menghasilkan kesan visual yang berbeda dibandingkan dengan jika keduanya duduk berseberangan dalam pertemuan resmi.
Tidak ada meja rapat panjang yang memisahkan keduanya, tidak ada podium, dan tidak ada atribut yang lazim menyertai perundingan politik. Hal-hal tersebut tidak membuktikan adanya perubahan dalam hubungan politik. Namun secara komunikatif, suasana itu memperlihatkan sesuatu yang lebih sederhana: jarak politik tidak selalu identik dengan jarak personal. Hubungan antartokoh dapat mempunyai dimensi yang lebih kompleks daripada posisi formal mereka dalam politik.
Aspek lain yang menarik terletak pada siapa saja yang berada di sekitar Prabowo dan Megawati. Megawati didampingi Puan Maharani dan Said Abdullah, sedangkan Prabowo hadir bersama Sufmi Dasco Ahmad, Prasetyo Hadi, dan Teddy Indra Wijaya. Mereka memiliki kedudukan formal dan alasan kehadiran yang berbeda, sehingga tidak tepat jika formasi tersebut langsung disebut sebagai tim politik, apalagi sebagai tim perunding. Namun, dalam komunikasi visual, orang-orang di sekitar figur utama ikut memberikan konteks tentang bagaimana sebuah foto dibaca.
Puan mempunyai posisi yang khas karena merupakan putri Megawati sekaligus Ketua DPR RI dan salah satu figur penting PDI Perjuangan. Kehadirannya mempunyai dimensi keluarga sekaligus politik. Said Abdullah tidak mempunyai hubungan keluarga biologis dengan Megawati, tetapi merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan dan salah satu figur penting partai. Kehadirannya di ruang yang sangat personal tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari lingkungan orang-orang yang memiliki akses dan kedekatan dengan Megawati.
Hal yang kurang lebih sama terlihat pada rombongan Prabowo. Dasco, Prasetyo Hadi, dan Teddy mempunyai jabatan dan fungsi institusional yang berbeda. Perbedaan fungsi tersebut membuat ketiganya tidak tepat disatukan dalam kategori politik yang tidak pernah mereka nyatakan sendiri. Yang dapat dikatakan berdasarkan apa yang terlihat hanyalah bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung dengan kehadiran sejumlah figur penting di sekitar kedua tokoh tersebut. Fakta tersebut menambah dimensi publik pada sebuah perjumpaan yang konteks utamanya tetap bersifat personal.
Di sinilah penting untuk membedakan secara tegas antara makna komunikatif dan bukti politik. Foto tersebut merupakan dokumentasi bahwa pertemuan berlangsung, Prabowo diterima oleh Megawati, keduanya berbincang dalam jarak yang dekat, dan sejumlah figur penting hadir di ruangan yang sama. Namun, foto itu tidak dapat dijadikan bukti adanya negosiasi atau kesepakatan politik. Bahkan, keterangan yang disampaikan Said Abdullah justru menyebutkan bahwa tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Megawati Hadiri Konsolidasi Internal PDIP Jatim di Surabaya
Makna pertemuan tersebut tidak harus dicari melalui dugaan tentang agenda tersembunyi. Hubungan personal yang tetap terpelihara, akses komunikasi yang terbuka, serta kemampuan dua tokoh dengan posisi politik berbeda untuk tetap bertemu dalam suasana personal merupakan fakta sosial yang memiliki nilai komunikatif.
Apa yang tidak tampak dalam dokumentasi tersebut juga membantu membatasi interpretasi. Tidak ada podium bersama, penandatanganan dokumen, konferensi pers, atau deklarasi politik. Tidak ada pula hal yang secara terbuka menunjukkan adanya kesepakatan formal. Sebaliknya, yang terlihat adalah rumah, sofa, percakapan, suasana duka, serta orang-orang terdekat di sekitar kedua tokoh. Konteks semacam ini lebih kuat mengarahkan pembacaan kepada hubungan personal, penghormatan, dan keterbukaan komunikasi daripada kepada transaksi politik.
Pertemuan tersebut juga dapat dibaca dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Kita mengenal tradisi silaturahmi, bertamu, menjenguk, sowan, dan takziah sebagai praktik sosial yang memungkinkan hubungan antarmanusia tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan pandangan, kepentingan, bahkan pilihan politik. Dalam konteks inilah pertemuan Prabowo dan Megawati memperoleh makna yang lebih luas.
Keduanya bukan hanya dua figur politik nasional dengan posisi dan perjalanan politik yang berbeda, tetapi juga dua individu yang tetap berada dalam ruang sosial yang memungkinkan penghormatan dan hubungan personal tetap terjaga. Ketika praktik semacam itu dilakukan oleh tokoh-tokoh dengan posisi publik yang sangat kuat, peristiwa yang pada dasarnya bersifat personal secara otomatis memperoleh dimensi publik. Bukan karena takziah tersebut merupakan pesan politik yang sengaja dirancang, melainkan karena tindakan figur politik hampir selalu dibaca publik dalam kaitannya dengan posisi dan relasi politik mereka.
Konteks Guruh Soekarnoputra memberikan lapisan lain yang tak terpisahkan. Guruh bukan hanya adik Megawati, melainkan juga putra bungsu Presiden Soekarno. Dengan demikian, rumah duka tersebut sekaligus bersentuhan dengan memori sejarah Republik. Presiden Republik Indonesia saat ini datang memberikan penghormatan kepada keluarga Presiden pertama dan diterima oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia. Di sekitar mereka hadir pula Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, serta sejumlah pejabat dan tokoh partai. Namun, semua kedudukan formal tersebut untuk sementara berada dalam konteks yang sangat manusiawi: sebuah keluarga sedang kehilangan salah satu anggotanya. Pada titik itu, politik, sejarah, dan kemanusiaan bertemu dalam satu ruang.
Lalu, apa yang dapat dimaknai dari pertemuan tersebut?
Jika seluruh konteks itu dibaca bersama, pertemuan Prabowo dan Megawati tampaknya sulit ditempatkan semata-mata sebagai kunjungan takziah. Takziah memang menjadi konteks utama yang memungkinkan perjumpaan itu berlangsung dalam suasana yang lebih personal. Namun, posisi kedua tokoh, figur-figur yang hadir bersama mereka, percakapan yang menurut Puan Maharani juga menyentuh persoalan bangsa dan negara, serta rencana untuk kembali bertemu menunjukkan bahwa perjumpaan tersebut memiliki dimensi politik yang tidak dapat diabaikan.
Baca juga: Survei SMRC: PDIP Tetap Jadi Kekuatan Utama, Tempati Posisi Kedua Elektabilitas Nasional
Di titik inilah pertemuan itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesepahaman politik. Kesepahaman yang dimaksud tentu tidak harus berupa kesepakatan formal tentang koalisi, pembagian kekuasaan, atau perubahan posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan. Tidak ada informasi publik yang cukup untuk menarik kesimpulan sejauh itu. Kesepahaman politik dapat hadir dalam bentuk yang lebih mendasar: kesediaan dua kekuatan politik untuk menjaga komunikasi, mengakui ruang masing-masing, dan membuka kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai persoalan bangsa dan negara.
Rencana pertemuan berikutnya membuat tafsir tersebut semakin menarik. Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani telah menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan sedang dijadwalkan. Dengan nada yang lebih cair, Dasco menyebut nasi goreng yang biasanya menjadi bagian dari perjumpaan Prabowo dan Megawati belum sempat tersaji karena kunjungan saat itu berlangsung sebelum waktu makan malam. Said Abdullah bahkan berharap pertemuan berikutnya dapat berlangsung pada 17 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Prabowo.
Nasi goreng tentu tidak perlu dibebani sebagai simbol politik. Yang lebih penting justru adalah keberlanjutan pertemuan tersebut. Jika takziah merupakan pertemuan yang lahir karena sebuah peristiwa duka, maka rencana untuk kembali duduk dan makan bersama merupakan perjumpaan yang direncanakan setelahnya. Artinya, komunikasi yang terbuka pada momentum takziah tidak berhenti setelah kunjungan belasungkawa selesai. Ada keinginan untuk melanjutkan pertemuan dalam suasana yang lebih santai.
Dengan demikian, “kesepakatan politik” yang dapat dibaca dari peristiwa ini bukanlah kesepakatan tentang siapa yang bergabung dengan siapa atau keputusan politik apa yang telah dibuat. Kesepakatannya berada pada tingkat yang lebih elementer: Prabowo dan Megawati sama-sama membuka ruang untuk terus berkomunikasi. Dalam politik, kesediaan untuk mempertahankan saluran komunikasi semacam itu bukanlah hal yang tanpa makna. Ia dapat menjadi prasyarat bagi lahirnya kesepahaman yang lebih substantif di kemudian hari, meskipun arah dan hasilnya belum dapat diketahui saat ini.
Maka, makna pertemuan Prabowo dan Megawati tidak perlu berhenti pada kesimpulan normatif bahwa kedua tokoh politik dapat tetap bersahabat meskipun berbeda posisi. Pertemuan itu dapat dipahami lebih jauh sebagai kesepakatan politik untuk menjaga komunikasi tetap terbuka. Belum ada dasar untuk menyebutnya sebagai koalisi, rekonsiliasi politik, atau kesepakatan mengenai agenda tertentu. Namun, terdapat cukup alasan untuk melihat bahwa kedua pihak memilih untuk tidak menutup pintu satu sama lain.
Jika pertemuan lanjutan sambil menikmati nasi goreng benar-benar berlangsung, kita mungkin akan memperoleh konteks baru untuk memahami arah komunikasi tersebut. Untuk saat ini, justru itulah tafsir politik yang paling dapat dipertanggungjawabkan: belum ada kesepakatan tentang ke mana mereka akan berjalan bersama, tetapi sudah tampak kesepahaman bahwa komunikasi di antara keduanya perlu terus berjalan. (pn2)
Editor : Wasi