Reshuffle, Golkar, dan Konsolidasi Kekuasaan Prabowo

Oleh Teguh Prihandoko
Ketua Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA)

pusaran.net - Reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 memperlihatkan perubahan penting dalam konfigurasi kekuasaan setelah hampir dua tahun pemerintahannya berjalan. Pratikno keluar dan kursi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diberikan kepada Sugiono. Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjadi Kapolri dan dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan, sementara kendali Polri diserahkan kepada Suyudi Ario Seto. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memperoleh kewenangan lebih besar sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap memegang Kementerian ESDM, sedangkan Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji masuk kabinet sebagai Menteri Perindustrian. Kursi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono kemudian diberikan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir, diplomat karier yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan pernah menjadi Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Susunan baru ini memperlihatkan arah yang cukup terang: Prabowo sedang merapikan barisan pemerintahannya dan membentuk pusat kekuasaan yang semakin mencerminkan pilihan politiknya sendiri.

Selama dua tahun pertama, pemerintahan Prabowo masih membawa cukup banyak unsur kontinuitas dari pemerintahan Joko Widodo. Hal itu wajar karena kemenangan Prabowo-Gibran pada 2024 lahir dari koalisi besar dengan dukungan kuat dari jaringan politik yang sebelumnya berada di sekitar Jokowi. Akan tetapi, seorang presiden pada akhirnya membutuhkan struktur pemerintahan yang mempunyai garis komando langsung kepadanya. Reshuffle kali ini memperlihatkan proses tersebut semakin matang. Prabowo tampaknya sudah sampai pada tahap menentukan sendiri siapa yang dibutuhkan untuk menjalankan agenda pemerintahannya, siapa yang masih berguna tetapi perlu ditempatkan pada ruang berbeda, dan siapa yang memperoleh kepercayaan lebih besar. Karena itu, perubahan posisi Pratikno, Listyo Sigit, Sugiono dan Bahlil jauh lebih bermakna daripada rotasi personal biasa.

Pratikno merupakan contoh paling jelas. Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, ia menempati salah satu posisi terdekat dengan pusat kekuasaan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ketika Prabowo membentuk kabinet pada 2024, Pratikno masih dipertahankan dan bahkan memperoleh posisi Menteri Koordinator PMK. Dua tahun kemudian posisinya diberikan kepada Sugiono, figur dengan genealogi politik yang sangat berbeda. Sugiono tumbuh di lingkungan Prabowo, pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo, ikut dalam perjalanan awal Gerindra, kemudian dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dan sejak 2025 menjadi Sekretaris Jenderal Gerindra. Namanya juga kerap dimasukkan ke dalam kelompok yang secara informal disebut “Hambalang Boys”, generasi kader yang dibina di lingkungan politik Prabowo bersama figur seperti Prasetyo Hadi, Sudaryono dan Angga Raka Prabowo. Perpindahan Sugiono ke Menko PMK dengan demikian mempunyai bobot politik tersendiri: salah satu figur inti Prabowo mengambil posisi yang sebelumnya dipegang figur yang selama satu dekade menjadi bagian penting dari pusat kekuasaan Jokowi.

Hambalang sendiri semakin penting untuk memahami gaya konsolidasi Prabowo. Tempat itu sejak lama menjadi salah satu pusat pembinaan kader dan aktivitas politiknya. Prabowo juga pernah mengumpulkan kabinet di Hambalang untuk menyamakan arah kebijakan dan membangun kekompakan pemerintahan. Istilah “Hambalang Boys” kemudian mempunyai makna politik karena menunjukkan keberadaan generasi yang tumbuh bersama Prabowo jauh sebelum ia menjadi presiden. Dalam pemerintahan yang ditopang koalisi sangat besar, keberadaan orang-orang dengan sejarah kepercayaan panjang menjadi penting. Prabowo membutuhkan kabinet yang luas untuk menjaga stabilitas politik, tetapi pada saat bersamaan ia membutuhkan lingkar inti yang memahami cara berpikir, prioritas, dan ritme kerjanya. Masuknya semakin banyak figur dari lingkungan tersebut ke simpul strategis pemerintahan menunjukkan konsolidasi sedang berlangsung.

Kasus Listyo Sigit mempunyai pola berbeda. Secara administratif, perpindahan dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan tidak tepat disebut demosi karena kedua jabatan tersebut mempunyai fungsi dan struktur berbeda. Secara politik, perubahan kekuasaannya jauh lebih mudah dibaca. Kapolri memimpin institusi dengan struktur komando nasional dari Mabes Polri hingga kepolisian daerah. Setelah 1 Oktober, kewenangan itu berada pada Suyudi Ario Seto. Listyo masih berada dekat dengan Presiden melalui KSP, tetapi ia tidak lagi mempunyai command authority atas Polri. Karena itu, perpindahan tersebut dapat dibaca sebagai soft demotion politik: Listyo tetap memperoleh tempat terhormat di Istana, sementara kekuasaan operasionalnya menyusut sangat besar. Bagi kelompok yang selama ini melihat Listyo sebagai salah satu figur yang mempunyai kedekatan historis dengan Jokowi—ia pernah menjadi ajudan Jokowi dan kemudian dipilih sebagai calon tunggal Kapolri pada 2021—perubahan ini tentu mengubah salah satu simpul penting dalam peta kekuasaan.

Jokowi sendiri memilih sikap yang tenang. Ia menyatakan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo dan mengatakan bahwa setelah Listyo menjabat sekitar lima tahun delapan bulan, memang sudah waktunya terjadi pergantian. Sikap tersebut membuat kesimpulan tentang pecahnya hubungan Jokowi-Prabowo belum mempunyai dasar yang cukup. Politik kekuasaan juga tidak selalu bergerak melalui konflik terbuka. Pergeseran dapat berlangsung tanpa pertengkaran publik, terutama ketika seorang presiden sedang memperkuat kendalinya atas pemerintahan. Yang berubah dalam kasus Listyo bukan hubungan personal yang dapat kita lihat dari luar, melainkan distribusi kewenangan yang sangat konkret: kendali Polri sudah berada di tangan orang yang dipilih Prabowo sendiri.

Perpindahan Sugiono dari Kementerian Luar Negeri juga patut dibaca dari sisi yang berbeda. Prabowo tidak mengisi kursi Menlu dengan politisi lain, melainkan memilih Arrmanatha Christiawan Nasir, seorang diplomat karier yang mempunyai pengalaman panjang di dalam sistem diplomasi Indonesia. Arrmanatha pernah menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri. Pilihan tersebut memberi sinyal bahwa Prabowo ingin memberi bobot lebih besar kepada profesionalisme diplomasi setelah dua tahun pertama kebijakan luar negeri sangat ditandai oleh peran personal Presiden. Reuters mencatat adanya penilaian bahwa selama Sugiono memimpin, Kemlu cenderung kurang dominan karena Prabowo sendiri memainkan peran sangat besar dalam urusan internasional. Dewi Fortuna Anwar menilai penunjukan Arrmanatha dapat membuat Kemlu memainkan peran yang lebih asertif dalam proses kebijakan luar negeri.

Langkah tersebut cukup masuk akal melihat tantangan internasional yang sedang dihadapi Indonesia. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, BRICS, ASEAN, konflik Timur Tengah, Palestina, perang dagang, tarif, mineral kritis, transisi energi, serta perubahan tata kelola multilateral membutuhkan diplomasi yang rapi dan konsisten. Aktivisme seorang presiden di panggung internasional tetap membutuhkan institusi yang mampu menerjemahkan arah politik menjadi posisi diplomatik yang terukur. Diplomasi bekerja melalui negosiasi panjang, konsistensi pesan, jaringan antardiplomat, kemampuan membaca kepentingan negara lain dan memori institusional yang terpelihara dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Penempatan diplomat karier di pucuk Kemlu memberi peluang bagi Prabowo untuk memperbaiki wajah diplomasi Indonesia yang selama dua tahun terakhir sering terlihat sangat bertumpu pada Presiden. Arrmanatha dapat mengembalikan Kemlu ke rel profesionalnya, sementara Prabowo tetap memegang arah strategis politik luar negeri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentu hasil akhirnya baru dapat dinilai dari kebijakan yang lahir setelah pergantian tersebut, tetapi pilihan personelnya menunjukkan arah yang patut dicatat.

Di tengah pergeseran tersebut, Golkar justru muncul sebagai penerima keuntungan politik terbesar. Bahlil Lahadalia tidak sekadar dipertahankan sebagai Menteri ESDM. Prabowo memberinya posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sambil membiarkannya tetap mengendalikan ESDM. Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal Golkar, pada saat yang sama dipercaya menjadi Menteri Perindustrian. Konfigurasinya menjadi sangat kuat: Ketua Umum Golkar memegang koordinasi hilirisasi dan transisi energi sekaligus kementerian yang menguasai sektor energi dan sumber daya mineral, sedangkan Sekjen Golkar memimpin kementerian yang mengurusi industrialisasi. Dua pucuk pimpinan eksekutif Golkar sekarang duduk langsung di dalam kabinet Prabowo dan mengendalikan bidang-bidang yang menjadi inti agenda ekonomi pemerintah.

Posisi Bahlil menjadi sangat menarik karena ia selama ini kerap disebut sebagai “orang Jokowi”. Sebutan tersebut mempunyai dasar sejarah. Karier nasional Bahlil memang berkembang pesat pada masa Jokowi. Namun sejarah hubungan politik tidak otomatis menjelaskan konfigurasi kekuasaan hari ini. Setelah hampir dua tahun menjadi presiden, Prabowo mempunyai kesempatan penuh untuk mengurangi peran Bahlil apabila ia menganggap Bahlil semata-mata representasi kekuatan politik lain. Yang terjadi justru sebaliknya. Prabowo memperbesar kewenangannya. Bahlil kini memperoleh akses yang lebih luas terhadap agenda hilirisasi, energi dan investasi strategis, sementara kedudukannya sebagai Ketua Umum Golkar memberikan dimensi politik tambahan. Sumber tambahan kekuasaan Bahlil hari ini datang dari Presiden Prabowo. Fakta tersebut membuat label “orang Jokowi” semakin kurang memadai untuk menjelaskan posisi politik Bahlil sekarang.

Ada pembacaan yang berbeda. Pengamat Jamiluddin Ritonga, misalnya, melihat naiknya Bahlil dan penempatan Listyo di KSP sebagai tanda bahwa kelompok yang diasosiasikan dengan Solo tetap kuat. Pembacaan itu sah sebagai salah satu perspektif, tetapi persoalannya terletak pada asumsi bahwa setiap figur yang pernah dekat dengan Jokowi akan selamanya mewakili kepentingan politik Jokowi. Politik jarang bekerja secara statis seperti itu. Seorang figur dapat tumbuh di bawah satu pemerintahan kemudian menjadi bagian penting pemerintahan berikutnya. Ketika Prabowo memberi Bahlil kewenangan lebih besar, ketika Bahlil menjalankan agenda utama Presiden, dan ketika masa depan politiknya sebagai menteri sekaligus Ketua Umum Golkar semakin terkait dengan keberhasilan pemerintahan, kenaikan Bahlil tidak otomatis dapat dihitung sebagai bertambahnya pengaruh Jokowi. Pembacaan lain sama masuk akalnya: Prabowo sedang menarik Bahlil dan kekuatan Golkar semakin dekat ke pusat gravitasinya sendiri.

Dari sini hubungan Prabowo dan Golkar menuju 2029 menjadi penting diperhatikan. Terlalu dini untuk memastikan Gerindra dan Golkar akan membentuk koalisi tertentu pada Pemilu 2029 karena konfigurasi pencalonan masih dapat berubah. Namun struktur kepentingan yang terbentuk sekarang memberi insentif besar bagi kedua kekuatan tersebut untuk terus bekerja bersama. Prabowo memperoleh dukungan partai dengan jaringan nasional, kekuatan parlemen dan struktur daerah yang luas. Golkar memperoleh akses besar terhadap pemerintahan melalui ketua umum dan sekretaris jenderalnya. Hubungan semacam ini dapat berkembang menjadi keterikatan politik yang lebih dalam karena keberhasilan pemerintah akan ikut menentukan modal politik elite Golkar, sedangkan dukungan Golkar memperkuat stabilitas pemerintahan Prabowo. Koalisi yang bertahan lama sering tumbuh dari kepentingan yang saling mengunci, bukan dari deklarasi bahwa sebuah koalisi akan berlangsung permanen.

Dari sudut tersebut, reshuffle 1 Oktober lebih tepat dibaca sebagai rekonstruksi jaringan kekuasaan Prabowo daripada pembersihan total terhadap orang-orang Jokowi. Pratikno keluar dan kursinya diberikan kepada Sugiono, kader inti yang mempunyai sejarah panjang bersama Prabowo. Listyo tetap berada di Istana, tetapi tidak lagi mengendalikan Polri. Bahlil memperoleh tambahan kekuasaan dan Golkar semakin tertanam di dalam struktur pemerintahan. Sarmuji masuk ke sektor industri. Sugiono ditarik dari panggung diplomasi menuju koordinasi domestik, sementara Kementerian Luar Negeri diserahkan kepada diplomat karier. Ada pola yang mulai terbentuk: orang kepercayaan ditempatkan pada pusat koordinasi politik domestik, figur politik yang dianggap penting diberi kepentingan lebih besar terhadap keberhasilan pemerintahan, sementara institusi yang membutuhkan profesionalisme teknokratis dapat diserahkan kepada figur karier yang memahami mesinnya.

Konfigurasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hubungan Prabowo, Jokowi dan Gibran menuju 2029, meskipun arahnya belum dapat dipastikan sekarang. Pada Pemilu 2024, Prabowo membutuhkan koalisi elektoral yang sangat luas dan dukungan jaringan politik Jokowi mempunyai arti besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Dua tahun kemudian situasinya berubah. Prabowo mempunyai legitimasi sebagai presiden, mengendalikan kabinet, mempunyai Gerindra sebagai basis politik, menempatkan orang-orang kepercayaannya pada posisi strategis dan semakin mempererat hubungan dengan Golkar.

Semakin kuat struktur tersebut, semakin relevan pertanyaan apakah konfigurasi politik 2024 masih mempunyai nilai yang sama ketika memasuki 2029. Gibran tetap Wakil Presiden dan Jokowi tetap mempunyai jaringan politik yang luas, sehingga belum ada dasar untuk menyimpulkan perpisahan. Yang sudah dapat dibaca adalah perubahan keseimbangan: Prabowo semakin mempunyai kemampuan untuk menentukan permainan dengan kekuatannya sendiri.

Jokowi berkuasa selama sepuluh tahun dan pengaruh yang dibangun sepanjang periode tersebut tentu tidak lenyap setelah pergantian presiden. Jaringan birokrasi, relawan, elite politik, dunia usaha dan hubungan personal yang terbentuk selama satu dekade akan tetap menjadi bagian dari politik Indonesia.

Namun pusat gravitasi kekuasaan selalu mengikuti orang yang memegang kewenangan hari ini. Presiden menentukan siapa yang masuk kabinet, siapa yang dipindahkan, siapa yang memperoleh tambahan kewenangan dan siapa yang kehilangan kendali atas sebuah institusi. Reshuffle 1 Oktober memperlihatkan bahwa pusat gravitasi itu semakin bergerak ke Prabowo.

Pertanyaan yang lebih relevan setelah reshuffle ini bukan apakah Prabowo sedang bertengkar dengan Jokowi, melainkan seberapa jauh Prabowo berhasil membuat jaringan politik yang dahulu tumbuh di sekitar Jokowi sekarang mempunyai kepentingan lebih besar terhadap keberhasilan pemerintahannya.

Dari titik itulah kita dapat membaca perubahan kekuasaan secara lebih jernih: kontinuitas pemerintahan pasca-Jokowi perlahan sedang berubah menjadi konsolidasi kekuasaan Prabowo. (pn2)

Editor : Wasi