pusaran.net - Aksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Sahroni tidak menerima gaji dan menyalurkannya melalui platform digital Kitabisa menuai tanggapan. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengatakan bahwa langkah Sahroni masih perlu diuji konsistensi, komitmen, dan tujuannya.
“Kita tunggu dan kita kawal apakah aksi ini adalah bentuk sikap dan keberpihakan yang konsisten dalam jangka panjang kepada rakyat atau hanya sekadar langkah simbolik,” kata Nicky saat dihubungi, Selasa, 11 Maret 2026.
Baca juga: MBG Dorong Gizi dan Ekonomi Warga Surabaya
Nicky mengakui, langkah Sahroni menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada lembaga amal cukup mengejutkan. Sebab, hampir tak ada politikus yang berani melakukannya. Namun, menurut Nicky, Sahroni harus membuktikan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar upaya membersihkan citra pasca sanksi non aktif akibat pelanggaran etika.
Hal ini karena pemulihan citra pasca pelanggaran kepercayaan masyarakat tak cukup hanya dengan gimik politik. Tapi dengan aksi pembelaan kepada rakyat ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah.
“Pemulihan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR membutuhkan pembuktian nyata. Ini berkaitan erat dengan independensi wakil rakyat dalam mengawal aspirasi publik. Terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah," katanya.
Baca juga: Pembentukan SPPG, Upaya Nyata Dorong Gizi dan Ekonomi Warga
Dia menilai inisiatif Sahroni tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika politik belakangan ini. Terutama setelah terjadinya gelombang keresahan publik atau civil unrest pada akhir Agustus lalu. “Inisiatif melalui platform donasi seperti Kitabisa memang membuka ruang pengawasan publik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus skeptisisme masyarakat,” ujarnya.
Nicky menegaskan bahwa terdapat setidaknya tiga prasyarat utama yang perlu dipenuhi agar kepercayaan publik terhadap politisi dapat kembali pulih. Pertama, peningkatan advokasi terhadap kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
"Kedua, penyesuaian gaya hidup politisi agar lebih empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, meminimalkan pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan ketegasan sikap dalam menyuarakan posisi politik," ujarnya.
Baca juga: Sosialisasi MBG di Sidoarjo, Arzeti Soroti Kolaborasi untuk Cetak SDM Unggul
Menurut Nicky, konsistensi dalam menjalankan ketiga hal tersebut menjadi ujian sebenarnya bagi integritas dan civic virtue seorang Sahroni. Karena itu, Nicky berharap Sahroni tidak berhenti hanya pada aksi menolak gaji.
“Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi faktor penting agar setiap inisiatif yang dilakukan wakil rakyat tidak hanya dipandang sebagai strategi komunikasi politik, melainkan benar-benar sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik,” katanya. (pn2)
Editor : Wasi