pusaran.net - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyapa awak media di Surabaya melalui forum coffee morning yang digelar santai namun sarat makna.
Bertempat di sebuah kafe di tengah kota, Sabtu (17/1/2026) pagi, pertemuan itu menjadi ruang dialog terbuka membahas berbagai isu strategis kebangsaan, mulai dari arah politik partai pasca-Rakernas I PDI Perjuangan 2026 hingga tantangan demokrasi dan persoalan ekologis.
Baca juga: PAC PDIP Tuban Dilantik, Cium Merah Putih dan Tanam Sukun
Dalam suasana akrab, Hasto berbagi pengalaman pribadinya selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku kehidupan di rumah tahanan membentuk disiplin baru dalam dirinya. Pagi hari diisi dengan olahraga untuk menjaga kebugaran, sementara ketenangan batin terus diupayakan di tengah tekanan situasi.
Hasto juga mengisahkan pengalaman sederhana namun menyentuh, seperti solidaritas sesama tahanan yang sering memberinya kopi dan teh. Baginya, hal-hal kecil itu menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan tetap hidup bahkan dalam kondisi paling berat sekalipun.
Momentum pertemuan tersebut turut dimanfaatkan Hasto untuk menyampaikan rasa terima kasih atas amnesti yang diterimanya. Ia secara khusus menyebut nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang berperan penting dalam proses konstitusional tersebut.
Ucapan terima kasih juga ia tujukan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Hasto, amnesti bukan sekadar pembebasan pribadi, melainkan titik refleksi untuk semakin menguatkan komitmennya bekerja bagi bangsa dalam koridor konstitusi.
Baca juga: Peringati 1 Juni, PDIP Surabaya Gaungkan Nilai Pancasila Dikalangan Gen Z
Pada kesempatan itu, Hasto turut mengulas pokok-pokok Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan 2026.
Partai, kata dia, menegaskan posisinya sebagai penyeimbang demokrasi dan penjaga tata kelola negara yang sehat. Salah satu sikap politik yang digarisbawahi adalah komitmen mempertahankan pilkada langsung dengan perbaikan kualitas pelaksanaan.
PDI Perjuangan mendorong pilkada yang lebih berbiaya rendah, berintegritas, serta bebas dari praktik politik uang dan mahar politik. Penegakan hukum pemilu dan profesionalitas penyelenggara dinilai menjadi kunci utama memperbaiki kualitas demokrasi.
Tak hanya soal politik, isu lingkungan mendapat perhatian besar dalam diskusi. Hasto menegaskan bahwa persoalan ekologis kini menjadi ancaman nyata bagi kehidupan rakyat. Banjir, longsor, krisis air bersih, hingga kerusakan pesisir disebutnya sebagai dampak langsung dari kebijakan tata ruang yang keliru.
Baca juga: Surabaya Kembali Raih WTP, Catat 14 Kali Berturut-turut
Mengacu pada rekomendasi Rakernas, PDI Perjuangan mendorong langkah konkret pencegahan bencana, penghentian deforestasi, serta penindakan tegas terhadap kejahatan lingkungan seperti illegal logging dan illegal mining. Pemulihan ekosistem, termasuk kawasan mangrove dan lahan basah, dinilai mendesak dilakukan.
“Politik harus dekat dengan realitas rakyat. Butuh kejernihan hati dan kerendahan sikap untuk memahami persoalan sesungguhnya,” ujar Hasto di akhir diskusi, Sabtu (17/1/2026).
Ia menegaskan bahwa pengalaman hidup yang berat justru memperkuat keyakinannya untuk berpolitik secara terukur dan berpihak pada kepentingan publik.
Coffee morning tersebut turut dihadiri jajaran pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur, di antaranya Sekretaris DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPD Bambang Yuwono Logos, serta Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Eri Irawan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen partai menjaga ruang dialog yang sehat bersama media dan masyarakat.
Editor : Wasi