pusaran.net - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Zuhro Mar’ah, menyoroti masih adanya kekurangan sekitar seribu guru di sekolah negeri Surabaya.
Kondisi ini disebut berpengaruh pada kualitas pendidikan, terutama bagi siswa inklusi yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.
Baca juga: Dishub Evaluasi Sopir Suroboyo Bus dan Wira-Wiri
Menurut Zuhro, hingga kini Surabaya memang telah menerapkan sistem pendidikan inklusi di semua SD dan SMP negeri, namun belum diimbangi dengan ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) yang memadai.
“Surabaya sudah inklusi, tapi belum semua sekolah punya guru pendamping khusus. Anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan yang berbeda, bukan hanya diajar guru biasa yang dilatih singkat,” ujar Zuhro di gedurng Dewan Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan, kehadiran GPK yang benar-benar berlatar belakang pendidikan inklusi penting agar setiap anak dapat berkembang sesuai kemampuan dan bakatnya
Baca juga: Kota Surabaya Uji Coba Perlinsos Digital, Ini Manfaatnya Bagi Penerima Bansos
“Kalau ada guru pendamping khusus, anak-anak inklusi bisa berkembang akademisnya dan bakat-minatnya juga tereksplor,” tambahnya.
Politisi PAN itu juga menyoroti persoalan kebijakan nasional yang melarang pengangkatan tenaga honorer, sehingga daerah tidak leluasa menambah guru baru.
“Ini yang repot. Kita kekurangan seribu guru, tapi nggak bisa nambah karena nggak boleh ada honorer. Jadi ya nunggu rekrutmen ASN atau PPPK, itu pun kuotanya kadang jauh dari kebutuhan,” jelasnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Buka Cross Musea Pertiwi 2026, Padukan AI dan Wayang
Ia mendorong Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan untuk mencari mekanisme alternatif pemenuhan tenaga pengajar, terutama di bidang pendidikan inklusi.
“Surabaya kan otonomi daerah. Harusnya bisa cari solusi tersendiri tanpa melanggar aturan pusat. Karena kalau menunggu rekrutmen nasional terus, pendidikan kita bisa tertinggal,” pungkasnya. (ADV)
Editor : Wasi