Pusaran.Net - Pemerintah melalu Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan pertambangan berbasis digitalisasi atau online.
Karena banyaknya pertambangan tidak berizin menjadi alasan utama. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong percepatan layanan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
"Semua akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Tentu di awal akan menimbulkan cultural shock, tapi ini tidak bisa ditawar lagi," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Batubara dan Mineral Kementerian ESDM, Sugeng Mujiyanto, melalui zoom meeting, dalam acara Pembinaan Pertambangan kepada Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/12) yang digelar di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.
Sugeng menyebut, bahwa aturan ini sebenarnya perlu pembiasan. Sebab, sebelumnya semua layanan dilakukan bertatap muka. Kini harus digelar secara online. Begitu juga layanan perizinan.
Dia menegaskan bahwa perlunya peraturan perundangan dalam usaha pertambangan mineral ini, agar bisa dikelola secara maksimal demi kepentingan masyarakat.
Sosialisasi tersebut di dalamnya termasuk regulasi baru dalam pertambangan. Akan ada pendelegasian perizinan dan pengelolaan pertambangan dari pusat ke daerah. Sebab hampir semua daerah terdapat pertambangan.
Diketahui, dalam sosialisasi dan pembinaan ini dihadiri sejumlah anggota Komisi VII DPR RI, sepeti Ali Ahmad, Rahmat Muhajirin, Bambang DH, Putih Guntur Sokarno, Arzeti Bilbina, Indah Kurnia, dan Lucy Kurniasari.
Sementara dari Pemerintah daerah hadir Dinas ESDM Jatim dan sekitar 105 pemegang usaha pertambangan.
Sedianya sosialisasi dan pembinaan itu menghadirkan Direktur Jenderal Batubara dan Mineral Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, namun karena berhalangan akhirnya diwakilkan oleh Sugeng Mujiyanto. (pn2)
Editor : Pak RW