Pusaran.Net - Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2020, DPP GNPK Jatim Timsos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam meminta Dinas Pendidikan Jatim untuk bersikap transparan dan obyektif dalam penerimaan siswa baru.
Karena hampir setiap Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) selalu banyak masalah. Terutama bagi warga miskin yang sulit mengakses internet sebagai syarat mutlak pendaftaran.
"Diknas Jatim harus bersikap adil. Jangan sampai akses internet jadi alasan guna mendepak siswa miskin dari impiannya masuk sekolah negeri,"kata Miko Saleh.SH Kabid Pengaduan Masyarakat DPP GNPK Jatim Timsos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam dalam rilisnya, Kamis (11/6/2020).
Miko menegaskan,siswa miskin harus otomatis diterima di SMA atau SMK negeri. Mengingat, keterbatasan bantuan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta karena tidak diterima di sekolah negeri.
"Alokasi bantuan Pemprov Jatim bagi siswa miskin yang sekolah swasta sangat minim. Saya berharap Pemprof Jatim mengutamakan siswa miskin dulu,"ujarnya.
Tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan kuota sebesar 3817 siswa untuk keluarga medis yang membantu menangani pandemi Covid-19 di Jatim. Mereka terdiri dari anak dokter, perawat dan sopir ambulan. Angka itu hanya 1�ri total kuota keseluruhan di Jatim yang mencapai 381752. (pn1)
Editor : Pak RW