pusaran.net - Penurunan angka pernikahan anak di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir ternyata tidak serta merta menghilangkan masalah sosial yang ditimbulkannya. Fenomena baru yang kini mengemuka adalah lonjakan jumlah "janda usia sekolah", akibat gagalnya rumah tangga pasangan muda yang menikah di bawah umur pada periode sebelumnya.
Kepala Bidang Urusan Agama Islam (URAIS) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Munir, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terkecoh hanya dengan melihat grafik penurunan angka dispensasi kawin. Dampak dari pernikahan dini masa lalu kini mulai terakumulasi dalam bentuk gelombang perceraian usia muda.
"Secara kuantitas memang turun. Tapi dampaknya terakumulasi. Ini yang sekarang mulai terlihat dalam bentuk perceraian usia muda," tegas Munir, Senin (13/4/2026).
Data Pengadilan Agama (PA) se-Jawa Timur mencatat, perkara dispensasi kawin turun dari 15.095 kasus (2022) menjadi 12.334 kasus (2023), lalu 8.753 kasus (2024), dan 7.491 perkara (2025). Meski demikian, melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), masih tercatat 7.590 peristiwa pernikahan anak sepanjang 2025.
Munir menjelaskan, fenomena meningkatnya janda usia sekolah yang disorot BKKBN ini merupakan efek domino dari pernikahan anak pada 2022–2024. "Mereka menikah muda, tapi tidak siap. Dalam 1–3 tahun, banyak yang berakhir di perceraian," ujarnya.
Yang lebih memprihatinkan, dampak paling berat dari fenomena ini ditanggung oleh kaum perempuan. Dari total 7.590 pernikahan anak pada 2025, sebanyak 85 persen melibatkan pengantin perempuan di bawah umur. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan psikologis dan ekonomi, tetapi juga berisiko tinggi menjadi orang tua tunggal di usia remaja.
"Ketika rumah tangga rapuh, perempuan yang paling terdampak. Banyak yang harus mengurus anak tanpa kesiapan finansial," ungkap Munir.
Ia menambahkan, 86 persen pernikahan anak terjadi karena faktor reaktif—baik tekanan moral maupun kondisi darurat seperti kehamilan—bukan karena kesiapan matang membangun keluarga. "Ini yang membuat fondasi rumah tangga sangat lemah dan rentan cerai," tegasnya.
Menghadapi situasi ini, Kemenag Jatim melakukan intervensi berlapis, mulai dari pemblokiran sistem pendaftaran nikah di bawah umur di SIMKAH, pendekatan berbasis wilayah bersama ulama, hingga program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan bimbingan perkawinan khusus.
"Kami masuk di semua lini, dari hulu hingga hilir. Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini soal perubahan cara pandang masyarakat," pungkas Munir.
Baca Juga: Dari Kader untuk Umat, PKS Jatim Salurkan 71.555 Paket Daging Kurban
Editor : Wasi
