pusaran.net – DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah senilai Rp2,7 triliun bukan beban keuangan, melainkan peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Kota Pahlawan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan Surabaya sangat layak mengajukan pembiayaan alternatif. Hal ini disampaikan usai rombongan dewan melakukan konsultasi ke Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.
Baca Juga: Arif Fathoni Ajak Warga Nobar Final Liga Champions di DPD Golkar : Perkuat Silaturahmi
“Berdasarkan studi kelayakan serta dokumen yang diterima Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas, Surabaya sangat memenuhi syarat,” ujar Toni.
Pemerintah Kota Surabaya berencana mengajukan pinjaman periode 2026–2027 dengan total nilai Rp3,15 triliun, yang terdiri dari Rp2,71 triliun melalui PT SMI dan Rp447,8 miliar dari Bank Jatim.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Flyover Dolog, pelebaran Jalan Wiyung, saluran Diversi Gunungsari, Jalan Tembus Dharmahusada, penanganan genangan, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Toni optimistis proyek infrastruktur tersebut akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Surabaya. Salah satunya, proyek saluran Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025 diyakini mampu membuka pusat usaha baru dan menciptakan lapangan kerja pada 2026.
Baca Juga: Anas Karno Resmi Duduki Kursi DPRD Surabaya Lewat PAW
“Dengan adanya akses baru, masyarakat bisa langsung merasakan manfaat ekonomi,” katanya.
DPRD Surabaya berkomitmen mengawal pemanfaatan dana pinjaman agar tepat sasaran. Toni menegaskan seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk mengawasi realisasi proyek di lapangan.
“Kami tidak ingin ada penyimpangan. Semua harus sesuai dengan rencana,” tegasnya.
Menurut Toni, Surabaya juga perlu bersiap menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Ia mendorong kerja sama antarwilayah, terutama antara Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, guna memperkuat daya saing ekonomi Jawa Timur.
Baca Juga: Arif Fathoni Dorong KOHATI-Pemkot Surabaya Bersinergi Perkuat Pemberdayaan Perempuan
Selain infrastruktur, Toni menekankan pentingnya agar APBD 2026 tetap berpihak pada sektor ekonomi kreatif, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia juga menyoroti pengembangan konsep “Gaming City” yang tengah digagas Pemerintah Kota Surabaya agar memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
“Dengan kombinasi pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat sasaran, Surabaya bisa memperkuat infrastruktur sekaligus memacu ekonomi kreatif,” pungkas Toni.
(Adv)
Editor : Wasi
