Pusaran.Net - Ribuan buruh Surabaya menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim, jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (02/10/2019) berjalan damai tanpa anarkis.
Mereka melakukan aksi kurang lebih tiga jam. Dan bubar sekitar pukul 15.30 WIB, usai ada kesepakatan empat poin dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Kusnadi.
Sambil berdiri di atas mobil komandan, Kusnadi menyampaikan bahwa apa yang saudara tuntut hari ini, sudah disepakati dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
Yang pertama adalah sepakat untuk membentuk perda jaminan pesangon dimasukkan dan dibahas prolegda melibatkan elemen buruh jatim.
"Nanti pada May Day akan jadi hadiah tapi kalau selesai 2019, kenapa tunggu 2020. Ini bukan persoalan susah. Ayo diranocang akademiknya, rncang perdanya dan DPRD Jatim akan mengesahkannya," tutur Kusnadi, Rabu (2/10/2019).
Yang kedua adalah, sepakat antara DPRD Jatim, Pemprov Jatim dan elemen buruh di Jatim untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.
"Kita akan diskusikan tentang UU N0 13 tahun 2013, nanti sampaikan itu. Kami bersama Kapolda dan perwakilan Pemrov Jatim akan mengawal sampai ke Jakarta. Nanti berangkat, naik bus bersama, tapi biayanya masing - masing," kata Kusnadi.
Yang ketiga adalah, sepakat mengadakan rapat jajak dengar pendapat membahas tentang disparitas upah oleh DPRD Jatim, Pemprov Jatim, pemkot serta pemkab di bulan Oktober ini.
"Kami juga dapat banyak keluhan elemen buruh di kabupaten atau kota, disparitasnya terlalu tinggi," ucap Kusnadi.
Dan yang keempat adalah, segera membentuk BPRS atau Badan Pengawas Rumah Sakit, selambat - lambatnya 2020.
"Saya selaku ketua DPRD Provinsi Jatim, yang menandatangani dan seizin semua anggota DPRD Jatim," ujarnya. (pn1)
Editor : Redaksi
