pusaran.net – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelontorkan Rp2,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) yang rusak pasca aksi massa akhir Agustus lalu, mendapat sorotan dari DPRD Surabaya.
Anggota Komisi C, Achmad Nurdjayanto, menilai langkah cepat Pemkot patut diapresiasi demi memulihkan kondisi kota. Namun ia mengingatkan agar pembiayaan perbaikan fasum tidak selalu bergantung pada APBD.
Baca Juga: Akhir Hearing Komisi C: Warga dan PT Wulandaya Sepakat, Ini Hasilnya
“Kalau semua perbaikan ditutup APBD, lama-lama anggaran daerah semakin terbebani. Pemkot perlu solusi jangka panjang, salah satunya dengan mengasuransikan aset publik yang rawan rusak,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Baca Juga: Massa Buruh Padati Diponegoro Menuju Gedung DPRD Jatim
Politisi Golkar itu menilai skema asuransi bisa menjadi instrumen proteksi sehingga anggaran daerah tidak terkuras untuk perbaikan mendadak. Ia juga mendorong Pemkot memperluas kerja sama dengan dunia usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Banyak perusahaan besar di Surabaya yang bisa diajak bergandengan tangan. CSR bisa diarahkan untuk perbaikan maupun pemeliharaan fasum. Dengan begitu, APBD lebih ringan dan bisa difokuskan ke pendidikan, kesehatan, serta pengendalian banjir,” tambahnya.
Baca Juga: Anas Karno Resmi Duduki Kursi DPRD Surabaya Lewat PAW
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut total kerugian akibat aksi massa mencapai Rp4 miliar. Dari jumlah itu, Rp2,5 miliar ditanggung Pemkot melalui APBD, sisanya diperbaiki stakeholder swasta. (Adv)
Editor : Wasi
