Pusaran.Net - Ratusan mahasiwa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Grahadi, Surabaya.
Aksi ini dilakukan lantaran HMI menganggap bahwa kinerja DPR tidak pro rakyat.
"Keresahan masyarakat mulai kita rasakan dimana-mana. Mulai dari RUU KPK, RUU KUHP, RUU ketenagakerjaan, Karhutla dan isu-isu lain yang menjadi sorotan publik hari ini," kata Ketua HMI Surabaya, Andik Setiawan, Selasa (24/9/2019).
Andi menjelaskan, bahwa HMI akan terus konsisten mengawal persoalan ke-Ummatan dan Kebangsaan tentu tidak bisa tinggal diam dengan dinamika yang ada hari ini.
KPK, lanjutnya, sebagai lembaga anti korupsi hari ini berada dalam soroton publik. Bukan hanya persoalan UU KPK hasil revisi terbaru yang terkesan melemahkan KPK, tetapi juga yang patut menjadi perhatian adalah komitmen menjaga KPK jangan sampai bermain politik.
"Kepercayaan publik terhadap institusi KPK akan menjadi pertaruhan jika sampai KPK dinilai berpolitik." lanjutnya.
RUU KUHP yang mendapatkan respon dari banyak masyarakat yang menurut pandangan HMI, akan banyak menimbulkan persoalan sosial dibawah.
Rutan-rutan akan banyak mengalami over capacity jika draft RUU yang ada di banyak media hari ini benar-benar segera disahkan.
Tentu pembahasan ini tidak boleh sembrono, banyak yang kemudian harus dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP ini termasuk dunia kampus harus punya andil dalam merumuskan RUU KUHP ini.
"Oleh sebab itu, HMI Cabang Surabaya mengutuk segala bentuk tindakan korupsi dan penyelewengan tindakan korupsi. Presiden harus bertanggung jawab atas undang undang KPK baru bila bermasalah dengan menerbitkan perpu." tutupnya. (pn2)
Editor : Redaksi
