pusaran.net – Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, merespon positif tuntutan buruh terkait penahanan ijazah dan penghapusan pajak kendaraan bermotor dalam aksi May Day di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (1/5/2025) besok.
"Saya telah mendengar keluhan mengenai penahanan ijazah oleh perusahaan. Praktik menahan ijazah setelah masa kerja berakhir jelas tidak dibenarkan," tegas Untari dalam keterangannya hari ini, Rabu (30/4/2025).
Baca Juga: PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Kopi dan Buah-buahan di Donomulyo
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak pekerja dan menyerukan agar pengusaha segera mengembalikan ijazah kepada mantan karyawannya.
"Penahanan ijazah sebagai jaminan hutang adalah tindakan yang tidak adil dan harus dihentikan," tambahnya.
Lebih lanjut, Untari juga menanggapi tuntutan penghapusan pajak dan denda kendaraan bermotor. Meskipun kewenangan penghapusan pajak berada di tangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Untari menyatakan apresiasinya terhadap aspirasi buruh.
"Aspirasi ini perlu dikaji. Pemerintah Provinsi Jatim akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menghitung dampak penghapusan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.
Baca Juga: PDIP Jatim Hormati Putusan MK, Ajak Bersama Membangun Jawa Timur
Untari mengakui bahwa buruh juga merupakan salah satu kontributor pajak, sehingga perlu dilakukan perhitungan yang cermat. Situasi ekonomi Jatim saat ini juga menjadi pertimbangan. Pemprov Jatim menghadapi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 5 triliun.
"Jika penghapusan pajak dan denda kendaraan bermotor dapat dilakukan tanpa mengurangi PAD secara signifikan, dan bahkan meningkatkan kepatuhan pajak, maka hal tersebut akan sangat positif," ujar Untari.
Baca Juga: PDIP Jatim Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi
Ia berharap Gubernur Khofifah dapat berdialog langsung dengan perwakilan buruh untuk mencari solusi yang terbaik. "Semoga pertemuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengakomodir aspirasi buruh," tutup Untari.
Aksi May Day yang akan dilakukan oleh buruh Jatim ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai sektor industri. Tuntutan yang diajukan menunjukkan keprihatinan buruh terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada pekerja.
Bagaimana respon Gubernur Khofifah terhadap tuntutan ini akan menjadi perhatian publik dan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah selanjutnya.
Editor : Wasi
