pusaran.net - Pergantian pucuk pimpinan DPRD Kota Surabaya bukan sekadar seremoni, melainkan penanda fase baru konsolidasi politik di tubuh legislatif.
Syaifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya periode 2024–2029, menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga: PAC PDIP Tuban Dilantik, Cium Merah Putih dan Tanam Sukun
Prosesi pengambilan sumpah yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berlangsung khidmat, namun menyiratkan pesan kuat: kepemimpinan baru dituntut segera menata ritme kerja lembaga.
Momen ini dipandang krusial untuk menjaga kesinambungan agenda politik sekaligus memperkuat soliditas internal dewan.
Dalam prosesi tersebut, Ketua PN Surabaya menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan Ketua DPRD.
Ketika ditanya kesediaannya, Syaifuddin Zuhri menjawab singkat namun tegas, menandai kesiapan memikul amanah di tengah dinamika politik daerah yang terus berkembang.
Baca Juga: Idul Adha, PDIP Jatim Salurkan 468 Sapi Kurban
Pengambilan sumpah jabatan pun menjadi titik penegasan komitmen moral dan konstitusional. Ketua PN mengingatkan bahwa sumpah tersebut mengikat tanggung jawab tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga legislatif.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum strategis bagi DPRD Surabaya untuk merapatkan barisan. Di tengah tuntutan publik yang kian tinggi, kepemimpinan baru diharapkan mampu menjaga stabilitas politik lokal sekaligus mengakselerasi fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Baca Juga: Susuri Hutan Mangrove, PDIP Surabaya Pastikan Pesisir dan Mangrove Aman
Lebih dari itu, transisi ini membuka ruang evaluasi terhadap kinerja sebelumnya, sekaligus menjadi pijakan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah awal Syaifuddin Zuhri: apakah mampu memperkuat peran DPRD sebagai penyeimbang eksekutif, atau justru terseret dalam dinamika politik internal. Yang jelas, babak baru telah dimulai—dan ekspektasi pun tak lagi kecil. (pn2)
Editor : Wasi
