Pusaran.Net -Jumlah daerah yang menyatakan Status Darurat Kekeringan di Jawa Timur diprediksi bertambah. Sebab, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat masih ada dua daerah mengalami kekeringan kritis belum menyatakan status Darurat Kekeringan, yakni Kabupaten Pacitan dan Ngawi.
"Saat ini pemerintah daerah yang sudah menyatakan status Siaga Darurat Kekeringan, ada 15 daerah. Jumlahnya kemungkinan bertambah, karena dua daerah itu belum menyatakan status Siaga Darurat Kekeringan," kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Suban Wahyudiono, dikonfirmasi, Senin, 29 Juli 2019.
Suban berharap, pemerintah daerah segera menyatakan status Siaga Darurat Kekeringan bagi daerah yang alami kering kritis. Karena dengan begitu, Pemprov Jatim dapat mengerahkan bantuan penuh terhadap daerah. "Bu Gubernur juga sudah menghimbau melalui surat edaran, agar daerah mengalami kekeringan siaga kekeringan," ujar Suban.
Suban mengaku telah memetakan daerah yang mengalami kekeringan pada musim kemarau 2019. Dari 38 total kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 24 dari 28 daerah terdampak kekeringan mengalami kekeringan kritis.
Di antaranya, seluruh kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). Kemudian Kawasan Tapal Kuda meliputi Kabupaten Lumajang, Sitobondo, Pasuruan, Bondowoso, Banyuwangi dan Probolinggo.
Daerah lainnya, yakni Kabupaten Jember dan Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Ngawi dan Madiun. Selanjutnya Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek.
"Mengalami kering kritis karena suplai air kurang dari 10 liter per orang per hari, dan jarak airnya lebih dari tiga kilometer. Itu terjadi di 566 desa di 180 kecamatan tersebar di 24 daerah di Jatim," katanya.
Menurut Suban, Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan desa terbanyak mengalami kering kritis, yakni 67 desa. Selanjutnya Kabupaten Tuban sebanyak 55 desa, lalu Kabupaten Pacitan, Ngawi, dan Lamongan.
"Untuk di desa Bulmatet, Sampang. Itu ada 3.044 KK dengan penduduk sekitar 30 ribu jiwa, tinggalnya di dataran tinggi. Jarak sumber air terdekat 6 sampai 7 kilometer," ujarnya.
Dia juga mencontohkan warga di desa Bira Kecamatan Sokobanah, Sampang. Warga harus mengambil air ke dekat pantai padahal lokasi desanya cukup jauh, sehingga BPBD Jatim langsung membantu menyuplai air bersih.
"Sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata. Butuh peran berbagai pihak untuk mengatasi kekeringan. Misalnya di beberapa daerah, ada perusahaan memberikan CSR-nya untuk pengadaan air bersih. Memang sudah seharusnya seperti ini," ujarnya.(pn2)
Editor : Redaksi
