Pusaran.Net - Pasca coblosan Pilpres 17 April 2019, masyarakat di hadapan kebingungan akan hasilnya. Kedua kubu elit politik di 01 dan 02 sama - sama saling klaim kemenangan bersadasarkan perhitungan cepat (quick count). Padahal KPU sendiri baru mengumumkannya pada 22 Mei 2019 mendatang.
"Sudahlah stop slaing klaim. Karena di Negara ini tidak hanya ada dua kelompok itu. Masih banyak masyarakat yang menginginkan pembangunan Indonesia berjalan," kata Abdul Ghoni Ketua PKC PMII Jatim mewakili tujuh ormas mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Surabaya, Selasa (30/4/2019) malam
Untuk itu, pihaknya meminta sejumlah pihak menghentikan narasi menyalahkan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019. Selama ini negara dianggap tidak mampu, padahal sudah menjalankan sebagai mana mestinya.
"Saat ini narasi yang dibangun oleh mereka di publik, seakan KPU bawaslu dan semua elemennya dianggap tidak professional dan dianggap melakukan kejahatan struktural," ungkapnya.
Mereka menggiring opini di media, seakan KPU bawaslu dan semua elemennya dianggap tidak professional dan dianggap melakukan kejahatan struktural," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Ghoni juga menyampaikan rasa duka cita atas gugurnya penyelenggara pemilu akibat kelelahan saat mengawal proses demokrasi.
"Turut berbelasungkawa atas para panitia pemilu dalam tugasnya mengawal demokrasi," kata Abdul Ghoni.
Atas hal ini pula, pihaknya akan meminta pemerintah meninjau kembali undang-undang pemilu. Khususnya, proses perhitungan yang diharuskan selesai dalam sehari. Apalagi pada pemilu 2024, ada potensi 7 surat suara yang harus dicoblos.
"Undang-Undang Pemilu harus di revisi oleh pemerintah",pungkasnya.
Editor : Redaksi
