Pusaran.Net Gelombang kedua pandemi Covid-19 kembali menghantam sektor perekonomian. Untuk meringankan beban masyarakat, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya mengambil sikap. Seluruh anggota fraksi diperintahkan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Para wakil rakyat diminta membantu warga yang sedang kesusahan.
Hal itu diputuskan dalam rapat fraksi yang digelar secara virtual kemarin (5/7). Ketua Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) Saifudin Zuhri mengatakan meningatkan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir patut menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh diam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, katanya.
Pejabat yang akrab disapa Ipuk itu menilai persebaran virus korona saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Semua elemen masyarakat patut waspada. Sebab, berdasarkan data di laman lawan Covid-19 milik pemkot Surabaya, hingga Minggu (4/7) kemarin masih ada 98 RT yang masuk zona merah. Selain itu, ada 519 RT yang masuk zona kuning dan yang masuk zona hijau sebanyak 9.408 RT.
Hingga Minggu kemarin, jumlah warga yang terkonfirmasi positif bertambah menjadi 25 ribu lebih. Menurut Ipuk, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sebab, persebaran Covid-19 ini tidak hanya menghantam sektor kesehatan. Sektor ekonomi juga ikut terimbas.
Karena itu, berdasarkan keputusan partai, Ipuk memerintahkan seluruh anggota fraksi yang duduk di parlemen turun gunung. Semua anggota dewan dari F-PDIP diminta turun ke dapilnya masing-masing. Gunakan semua akses yang dimliki untuk membantu warga, tuturnya.
Saat ini, seluruh anggota dewan memang sedang menjalani work from home (WFH). Namun, bukan berarti para anggota dewan harus duduk manis di rumah. Sebagai wakil rakyat, angota dewan, khususnya dari F-PDIP harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya.
Misalnya, ada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Jika warga tersebut merupakan orang yang tidak mampu, anggota fraksi wajib memberikan bantuan. Minimal, masalah permakanannya tercukupi. Kalau ada yang butuh layanan kesehatan, tolong diupayakan, ucapnya.
Secara khusus, pihaknya juga meminta agar pemkot bergerak cepat dalam mengatasi berbagai masalah di lapangan. Mulai lamanya hasil swab PCR yang mencapai 4 5 hari. Juga, kelangkaan bat maupun oksigen serta penuhnya sejumlah rumah sakit di Surabaya.
Ini harus disikapi. Kami mengapresiasi langkah cepat wali kota yang mendirikan rumah sakit lapangan untuk mengatasi masalah overcapacity. Tetapi, masalah lain juga harus diperhatikan. Bagaimana hasil swab bisa keluar lebih cepat dan akurat. Juga, bagaimana memenuhi kebutuhan obat terapi bagi pasien Covid-19. Kami mendorong pemerintah melakukan percepatan-percepatan untuk mengatasi masalah tersebut, jelas anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu. (pn2)
Editor : Redaksi
