Pusaran.Net - Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI-P Anas Karno, menyayangkan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Pegirian Surabaya terhadap kader kesehatan untuk divaksin booster saat kondisi badanya tidak fit.
Masa orang sakit kok tetap dipaksa vaksin. Padahal itu tidak diperbolehkan. Lalu mengancam tidak akan menandatangani SPJ para kader kesehatan, kata Anas Karno saat menerima aduan puluhan kader kesehata di Balai RW 08 Tenggumung Karya, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, pada Senin (31/1/2022).
Wakil Komisi B DPRD Surabaya ini, juga menyayangkan sikap Kepala Puskesmas yang arogan, tidak komunikatif dan intimidatif. Dia menambahkan, dirinya berupaya menjembatani para kader kesehatan itu dengan Pemkot Surabaya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Saya berupaya menjembatani para kader kesehatan dengan pemkot Surabaya terkait persoalan tersebut,"ujar Anas Karno.
Persoalan tersebut berawal dari puluhan kader kesehatan di wilayah Kecamatan Semampir yang merasa mengalami ganguan kesehatan pasca menerima vaksin ke 3 atau booster.
Seperti yang dialami Rusmiyati salah seorang kader kesehatan, Ia menceritakan, dirinya dipaksa untuk vaksin ketiga saat mendatangi Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya.
Pada Senin lalu saya sakit, kemudian hari Rabu saya datang ke Puskesmas untuk memeriksakan diri. Tapi disampaikan oleh dokter Evi kalau harus vaksin ketiga. Saya jawab, iya Bu, kalau sudah sembuh saya vaksin. Jangankan vaksin kesatu atau kedua, vaksin ketiga saya mau. Tapi dokter Evi memaksa saya untuk vaksin. Terpaksa saya suntik, terangnya.
Rusmiyati melanjutkan ceritanya, sepulang dari Puskesmas, badannya panas. Tangan kirinya tidak bisa digerakkan.
Saya kompres air panas, alhamdullilah sekarang sudah bisa saya gerakan, jelasnya.
Menurut Rusmiyati, kasus ini membuat marah para kader kesehatan lainnya.
Apalagi sebelumnya disampaikan dokter Evi, kalau tidak mau vaksin booster, dirinya tidak mau menandatangani SPJ sebagai insentif para kader kesehatan. Apa kaitannya dengan itu? tandasnya.
Rusmiyati menegaskan, tidak menolak vaksin booster tapi Kepala Puskesmas arogan terlalu banyak mengancam.
Kita tidak menolak booster, semua mau booster. Tapi kadang kala ketika kondisi badan kita tidak fit, ya tidak mau. Kita minta dokter Evi mundur sebagai Kepala Puskesmas, ujarnya.
Sementara itu Emi, kader kesehatan lainnya mengatakan, kalau kader kesehatan di Kelurahan Pegirian sudah puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga sosial.
Dulu tidak ada insentif apapun, kita sudah kerja. Kita kerja nyaman itu dari hati nurani. Sekarang ada insentif sedikit-sedikit arogan diintimidasi, ungkapnya.
Emi menambahkan, berdasarkan ancaman dokter Evi, dalam jangka waktu 2 hari tidak mau divaksin booster ke Puskesmas. maka yang bersangkutan tidak mau tanda tangani honor, mulai Januari dan seterusnya.
Hal ini akan disampaikan langsung ke Wali Kota kalau kita tidak mau booster. Kita bukannya tidak mau booster, semua kader semangat booster, ucapnya.
Menurut Emi, para kader kesehatan Kelurahan Pegirian sepakat untuk menghentikan aktifitas tugasnya, sampai Kepala Puskesmas Pegirian, dokter Evi mundur atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
"Kami (kader kesejahatan) kelurahan Pegirian minta kepala puskesmas di copot dari jabatannya. Dan segala.aktifitas di puskesmas dihentikan sementara,"pungkasnya. (pn2)
Editor : Redaksi