Pusaran.Net - Warga Surabaya berharap Cawali dan cawawali yang mengikuti kontestasi pilkada Surabaya mendatang mempunyai rekam jejak baik, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salain itu, bebas dari kasus korupsi.
Peryataan tersebut dikatakan Miko Saleh, warga Ngagelrejo, Wonokromo Surabaya, saat ditemui di kedai kopi di jalan Flores Surabaya, Rabu (29/01/2020).
"Masyarakat harus dilayani dengan baik. Khususnya contoh, misalnya berkas pun kalau kurang itu fotokopi dia harus turun dari lantai disitu pun berputar atau foto kopi diluar, kan gak ada pelayanan itu di dalam, jadi kurang optimal," katanya.
Miko Saleh menilai, pembangunan Surabaya dibawah kepemimpinan Tri Rismaharini selama Dua periode layak diacungi jempol, namun masih banyak kekurangan dalam pelayanan masyarakat. Sebagai contoh mall pelayanan publik di gedung Siola dimana warga yang mengurus administrasi kurang dilayani secara maksimal.
"Kota Surabaya dibawah kepimpinan Wali Kota Risma sukses. Namun, pelayanan publik satu atap di gedung Siola masih kurang maksimal,"ujarnya.
Miko menambahkan, selama ini di mall pelayanan publik tidak ada fasilitas fotokopi bagi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan, padahal seharusnya layanan semacam itu digratiskan untuk mempermudah pengurusan yang diperlukan pemerintah kota Surabaya.
"Yang kita harapkan adalah amanah walikota kepada masyarakat kota Surabaya, kalau bisa pelayanan itu optimal. Bila perlu fotokopi itu gratis, selama ini belum pernah ada pelayanan itu, toh itu untuk masyarakatnya sendiri," tegas Ketum EJCWO Miko Saleh yang sedang mengurusi kasus PT. Yekape.
Pria yang juga memegang data perbuatan melawan hukum (PMH) PT. Yekape ini menambahkan, bahwa suksesor Tri Rismaharini mendatang tidak hanya melanjutkan pembangunan taman seperti 10 tahun terakhir, tapi juga memprioritaskan aspirasi masyarakat khususnya dalam pelayanan publik.
'Ini bener-bener menampung aspirasi masyarakat dan membuktikan, jangan cuma ngomong anggaran untuk proyek. Yang pelayanan inilah terkecil namun bikin susah bagi masyarakat kota Surabaya sendiri, baik itu pelayanan KTP, kelahiran, kematian. Ini kan harusnya prioritas sangat ringan," tandas Miko.
Selama ini persoalan pelayanan publik seperti eKTP terhambat oleh ketiadaan blanko, padahal hanya untuk mendapatkan selembar kertas identitas diri seharusnya masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama.
"Ataupun masih menunggu lama berbulan-bulan hanya cuma selembar kertas, inikan kurang optimal. Kita wujudkan kepada masyarakat bila perlu kita tunjukkan Walikota dan wakil walikota mendatang beli mesin cetak untuk KTPnya, Surabaya jadikan ikon, Surabaya jadikan contoh jangan hanya Jakarta dan kota yang lainnya," ucap Miko.
Ketum EJCWO (Lembaga anti korupsi Jatim) memberikan peringatan kepada cawali dan cawawali dari mantan aparat hukum maupun birokrasi atau non kader partai yang mengikuti kontestasi pilkada Surabaya mendatang, agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum khususnya korupsi seperti beberapa kepala daerah yang ditangkap KPK.
"Inilah yang dimaksud dalam artian lembaga anti korupsi ini, agar supaya besok walikota bener-bener walikota yang amanah bagi kota Surabaya. Lebih-lebih jangan sekali-kali melakukan penyimpangan terhadap anggaran RAPBD maupun PAD (Pendapatan Asli Daerah) jikalau tidak mau bertentangan dengan lembaga anti korupsi," tegas Miko. (pn2)
Editor : Redaksi