Mengapa Perguruan Tinggi Membutuhkan KATUP?

avatar pusaran.net
Foto : Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., M.Si., Ak. Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Foto : Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., M.Si., Ak. Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Oleh: Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., M.Si., Ak.
Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

pusaran.net - Perguruan tinggi menghadapi pilihan yang tidak sederhana. Ketika muncul bidang ilmu atau kebutuhan pekerjaan baru, apakah universitas harus membuka program studi baru? Ketika sebuah program studi semakin sedikit peminatnya, apakah program itu perlu ditutup? Dan siapa yang memastikan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan mutu pendidikan, kebutuhan masyarakat, serta masa depan mahasiswa?

Baca Juga: SIER Perkuat Kemitraan dengan Tenant Lewat Green Industrial Awards 2026

Di sinilah gagasan KATUP menjadi relevan.

KATUP dalam tulisan ini adalah sebutan konseptual bagi organ atau mekanisme di perguruan tinggi yang secara berkala menilai, mengarahkan, dan menjaga keberlanjutan seluruh program studi. Ini bukan nama lembaga baku yang wajib dipakai setiap kampus, melainkan usulan fungsi pengelolaan yang perlu dimiliki universitas.

Namanya meminjam cara kerja katup pada mesin atau saluran air. Katup membuka aliran saat diperlukan, mengatur agar tekanannya tetap aman, dan menutup bila ada risiko. Demikian pula KATUP: membantu kampus memutuskan kapan program studi perlu dibuka, diperkuat, diperbarui, digabungkan, atau sebagai pilihan terakhir, ditutup.

Mengapa Program Studi Perlu Dikelola Bersama?

Program studi (prodi) adalah unit pendidikan yang menyelenggarakan bidang pembelajaran tertentu, misalnya Akuntansi, Teknik Industri, atau Sastra Daerah. Membuka prodi bukan sekadar menambah pilihan pada brosur penerimaan mahasiswa. Kampus harus menyediakan dosen, kurikulum, fasilitas, sistem penjaminan mutu, biaya operasional, dan dukungan bagi mahasiswa hingga lulus.

Karena itu, setiap prodi merupakan komitmen jangka panjang. Namun, keputusan membuka, mengembangkan, atau menutupnya masih sering diperlakukan sebagai urusan administratif masing-masing unit. Universitas memerlukan pandangan menyeluruh atas kumpulan prodi yang dimilikinya, atau yang dalam manajemen disebut portofolio akademik.

Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa banyak prodi yang tersedia, tetapi apakah masing-masing memiliki tujuan yang jelas, mutu yang terjaga, kebutuhan masyarakat yang nyata, dan sumber daya yang memadai.

Pelajaran dari China dan Jepang

Perubahan ini juga berlangsung di negara lain. Pada 2024, China menambah 1.673 program sarjana sekaligus menghentikan 1.670 program lainnya. Dalam kurun sekitar 12 tahun, sekitar 21 ribu program baru dibuka dan sekitar 12 ribu dihapus atau dihentikan penerimaannya.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan pendidikan tinggi tidak hanya berarti menambah program, tetapi juga meninjau kembali program yang sudah ada.

Di Jepang, pada 2025 sebanyak 316 dari 594 universitas swasta, atau 53,2 persen, tidak mencapai kapasitas penuh penerimaan mahasiswa. Ini bukan berarti separuh universitas akan tutup. Namun, kondisi tersebut mengingatkan bahwa jumlah calon mahasiswa tidak selalu tumbuh seiring penambahan kapasitas kampus.

Jika terlalu banyak prodi berebut kelompok calon mahasiswa yang sama, persoalannya meluas: ruang kelas kurang terisi, dosen dan fasilitas tersebar, serta biaya pengelolaan meningkat.

Karena itu, penataan prodi perlu didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar keinginan memperbanyak pilihan.

Dunia Kerja Berubah, Kampus Harus Menyesuaikan

World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 memperkirakan perubahan struktural akan memengaruhi sekitar 22 persen pekerjaan hingga 2030. Diproyeksikan muncul 170 juta pekerjaan baru dan 92 juta pekerjaan tergeser. Sekitar 39 persen keterampilan pekerja juga diperkirakan berubah atau menjadi kurang relevan.

Perubahan itu bukan hanya tentang kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi. Kebutuhan baru juga muncul di bidang energi, kesehatan, logistik, pertanian, pendidikan, dan industri. Pada saat yang sama, kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, beradaptasi, dan memimpin tetap penting.

Untuk Indonesia, kajian Pekerjaan Masa Depan Indonesia 2030 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Mei 2026 memberikan gambaran yang lebih dekat dengan kebutuhan nasional.

Kajian yang dipimpin Badri Munir Sukoco dan melibatkan perspektif industri melalui Danantara serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia itu menunjukkan besarnya peran bidang STEM, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika, dalam pekerjaan yang diperkirakan tumbuh.

Dalam kajian tersebut, proporsi STEM pada kelompok pekerjaan yang diperkirakan tumbuh signifikan mencapai 68,07 persen. Pada kelompok pekerjaan yang saat ini masih sedikit tetapi dinilai strategis, proporsinya mencapai 70,67 persen. Sementara itu, 57,21 persen pekerjaan yang diperkirakan berkurang berasal dari kelompok non-STEM.

Angka tersebut bukan alasan untuk mengesampingkan ilmu sosial, humaniora, atau seni. Justru tantangannya adalah mempertemukan pengetahuan teknologi dengan kemampuan memahami manusia, masyarakat, budaya, dan kebijakan.

Banyak pekerjaan masa depan membutuhkan kerja lintas bidang.

Karena itu, tidak setiap keterampilan baru harus dijawab dengan membuka prodi baru. Kampus dapat memperbarui kurikulum, menawarkan mata kuliah lintas disiplin, membuka peminatan, atau menyediakan sertifikasi singkat dan microcredential, yaitu pengakuan atas keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pembelajaran lebih terfokus.

Pesan Penataan bagi Perguruan Tinggi Indonesia

Pada Oktober 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengingatkan agar perguruan tinggi tidak memiliki terlalu banyak prodi dan mempertimbangkan penggabungan bidang yang serumpun. Salah satu pertimbangannya adalah penyederhanaan administrasi dan akreditasi.

Statistik Pendidikan Tinggi 2025 mencatat 34.711 prodi aktif di Indonesia, termasuk 21.502 program sarjana.

Jumlah yang besar ini tidak otomatis berarti terlalu banyak. Indonesia memiliki kebutuhan daerah, profesi, bahasa, budaya, dan industri yang beragam. Namun, setiap program tetap perlu dievaluasi secara bertanggung jawab.

Pesan pentingnya bukan memangkas prodi sebanyak mungkin, melainkan memastikan perkembangan ilmu tidak selalu diterjemahkan menjadi pembentukan unit administrasi baru.

Apa Saja Tugas KATUP?

KATUP bukan sekadar "tim penutup prodi". Fungsinya justru menjaga kesehatan dan perkembangan program studi dari awal hingga akhir.

Baca Juga: Terbongkar! Tiga Kasus TPPO di Surabaya, Satu Korbannya Masih Anak-anak

Organ ini dapat memantau jumlah peminat dan mahasiswa, tingkat kelulusan, ketersediaan dosen, mutu pembelajaran, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu, serta biaya dan fasilitas yang dibutuhkan.

Hasilnya tidak harus berupa keputusan hitam-putih.

Prodi yang berkembang dapat diperkuat. Prodi dengan peminat menurun dapat memperbarui kurikulum atau cara memperkenalkan keunggulannya. Prodi yang bidangnya saling tumpang tindih dapat dikaji untuk bekerja sama atau bergabung.

Penutupan baru dipertimbangkan setelah penyebab masalah dan alternatif perbaikannya dinilai secara menyeluruh.

KATUP juga perlu menilai usulan pembukaan prodi baru. Sebelum menambah program, kampus sebaiknya memeriksa apakah program yang sudah ada dikelola dengan baik.

Prinsipnya sederhana: rapikan rumah sebelum menambah kamar.

Hal yang sama berlaku untuk perluasan layanan, seperti pendidikan jarak jauh atau pembukaan kegiatan pendidikan di lokasi lain. Ekspansi seharusnya dibangun di atas prodi yang sehat, bukan dipakai untuk menutupi persoalan yang belum selesai.

Tidak Semua Program Studi Harus Menghasilkan Keuntungan

Ada satu hal yang perlu dijaga: keberlanjutan prodi tidak boleh diukur hanya dari jumlah mahasiswa atau pendapatan.

Sebagian prodi memang memiliki peminat tinggi dan membantu menopang keuangan kampus. Tetapi universitas juga mempunyai tanggung jawab keilmuan dan sosial.

Misalnya, bidang bahasa daerah, seni tertentu, atau ilmu yang langka mungkin memiliki sedikit mahasiswa, tetapi penting bagi pelestarian pengetahuan dan kebudayaan.

Ada pula prodi yang menjadi pusat keunggulan riset dan reputasi universitas, meskipun jumlah mahasiswanya tidak besar.

Karena itu, KATUP perlu mengajukan dua pertanyaan sekaligus: "Bagaimana kinerja prodi ini?" dan "Mengapa prodi ini penting untuk tetap ada?"

Jika sebuah prodi dipertahankan karena misi khusus, kampus perlu menyatakan alasan, kebutuhan pendanaan, target manfaat, dan waktu evaluasinya secara terbuka.

Sebaliknya, prodi dengan jumlah peminat tinggi juga tidak boleh terus diperbesar tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya.

Baca Juga: Hari Anak Sedunia 2026, Pemkot Surabaya Gencarkan Kelas Parenting hingga Tingkat RW

Keputusan Berbasis Data, tetapi Tetap Manusiawi

Data dan dasbor pemantauan dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini. Namun, angka tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan.

Menurunnya peminat, misalnya, bisa disebabkan perubahan kebutuhan masyarakat, kurangnya informasi tentang prodi, kurikulum yang belum diperbarui, atau persoalan pengelolaan yang masih dapat diperbaiki.

Karena itu, diperlukan pemeriksaan penyebab, dialog dengan pengelola prodi, perbandingan berbagai pilihan, serta pertimbangan dampaknya bagi mahasiswa, dosen, masyarakat, dan keilmuan.

Keputusan akhir tetap berada pada pimpinan dan mekanisme tata kelola perguruan tinggi yang berwenang.

Penilaian terhadap prodi juga dapat menjadi bagian dari evaluasi kepemimpinan fakultas. Ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya program unggulan, melainkan kemampuan mempertahankan yang kuat, memperbaiki yang lemah, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, KATUP bukan hanya instrumen evaluasi, tetapi juga sarana untuk membangun budaya pengelolaan akademik yang lebih terencana, transparan, dan berorientasi pada masa depan.

Menjaga Masa Depan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang sehat bukan yang memiliki prodi sebanyak mungkin, dan bukan pula yang menutup semua bidang dengan peminat terbatas.

Perguruan tinggi yang sehat memahami alasan setiap prodi didirikan, siapa yang dilayani, ilmu dan keterampilan apa yang dikembangkan, serta kapan perubahan perlu dilakukan.

Di tengah perubahan teknologi, pekerjaan, dan jumlah calon mahasiswa, kampus memerlukan mekanisme yang terus menjaga keseimbangan tersebut.

Itulah inti gagasan KATUP: membuka ketika dibutuhkan, memperkuat ketika berpotensi, memperbaiki ketika melemah, dan berani mengambil keputusan sulit ketika keberlanjutan tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, masa depan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberanian membuka program studi baru, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam mengelola dan memperbarui program yang telah dimiliki.

Pada akhirnya, pertanyaan penting bagi setiap perguruan tinggi bukan sekadar berapa banyak program studi yang dimiliki, melainkan siapa yang memastikan seluruh program tersebut tetap relevan, bermutu, dan bermanfaat bagi masa depan.

Di situlah KATUP menemukan perannya. (*)

Berita Terbaru