pusaran.net - Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi infrastruktur dan pembangunan mendorong Pemerintah Kota Surabaya melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan sistem pengendalian banjir.
Langkah ini dinilai penting menyusul peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda untuk periode 1–10 Maret 2026.
Baca Juga: Hotline "Lapor Cak Eri" Terima 87 Aduan Iuran Kampung
Dalam rilisnya, BMKG mencatat adanya peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di lapisan 3000 feet serta kondisi atmosfer yang labil yang berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif dan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menilai kesiapan kota harus difokuskan pada optimalisasi infrastruktur pengendali banjir, terutama rumah pompa dan jaringan drainase yang menjadi tulang punggung sistem pengaliran air di Surabaya.
“Kami meminta pemerintah kota memastikan seluruh rumah pompa dalam kondisi siap operasi. Audit teknis perlu dilakukan agar kapasitas pompa benar-benar siap menghadapi potensi hujan intensitas tinggi,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan audit teknis perlu mencakup jumlah rumah pompa yang aktif, kapasitas pompa, kondisi kelistrikan, hingga kesiapan cadangan daya. Selain itu, pembersihan saluran drainase dan normalisasi aliran air juga harus dipastikan berjalan sebelum intensitas hujan meningkat.
Menurut legislator dari Partai Golkar ini, kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi semakin penting karena Surabaya memasuki periode peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.
Baca Juga: Bayi Lahir di Surabaya Langsung Dapat Tiga Dokumen Adminduk Gratis
“Jangan sampai saat Lebaran justru muncul genangan di titik-titik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Karena itu kesiapan rumah pompa dan saluran drainase harus benar-benar dipastikan sejak sekarang,” tegasnya.
Komisi C juga mendorong koordinasi antara dinas teknis seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan perangkat daerah lainnya untuk memastikan sistem pengendalian banjir berjalan optimal, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
Menurut Achmad, sebagai kota dengan tingkat aktivitas tinggi, Surabaya harus memiliki sistem respons cepat agar genangan tidak sampai mengganggu mobilitas warga.
Baca Juga: Giliran Bangunan Liar di Bawah Flyover Tambak Mayor Dibongkar Satpol PP
“Mitigasi harus berbasis data dan respons cepat di lapangan. Jangan sampai dampak cuaca ekstrem mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi menjelang Lebaran,” katanya.
Secara kebijakan, DPRD menilai audit kesiapan infrastruktur pengendali banjir merupakan bagian dari manajemen risiko kota sekaligus bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran infrastruktur dalam APBD.
“Komisi C akan meminta laporan resmi dari OPD terkait selama periode peringatan berlangsung untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal,” pungkasnya. (Adv)
Editor : Wasi
