pusaran.net - Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), jaringan alumnus Universitas Airlangga, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia.
Dalam pernyataan sikap resminya, JAKA menilai langkah tersebut berpotensi menodai keadilan sejarah serta mengkhianati semangat reformasi.
Baca Juga: Surabaya Kembali Raih WTP, Catat 14 Kali Berturut-turut
“Kami menolak bukan karena kebencian pribadi, tetapi atas dasar penilaian rasional dan tanggung jawab moral,” ujar Teguh Prihandoko, perwakilan JAKA, dalam keterangan tertulis yang diterima pusaran.net, Sabtu (8/11/2025).
JAKA menilai, masa kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis. Sejumlah peristiwa kelam seperti 1965–1966, Tanjung Priok, Lampung, kasus Marsinah, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997–1998, penembakan mahasiswa Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998 menjadi bukti nyata praktik kekerasan politik pada masa Orde Baru.
“Pemberian gelar pahlawan kepada sosok yang berkaitan dengan rentetan kekerasan politik berarti melukai ingatan keluarga korban dan mengabaikan prinsip keadilan sejarah,” tegasnya.
Menurut Jaringan Kstria Airlangga (JAKA), era pemerintahan Soeharto menjadi simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terstruktur dan mengakar dalam birokrasi negara. Berbagai laporan internasional dan proses hukum pasca 1998 menunjukkan praktik korupsi berskala besar yang merugikan negara, menurunkan kualitas demokrasi, dan memperlebar jurang kemiskinan.
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional sama saja memberikan legitimasi moral terhadap praktik korupsi — hal yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita reformasi,” ungkapnya
Kembali JAKA, menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan individu, tetapi instrumen pendidikan sejarah bagi generasi bangsa
“Memberikan gelar kepada Soeharto sama saja dengan mengirim pesan keliru kepada anak muda bahwa kekuasaan yang korup dan melanggar HAM bisa ditolerir,” tegas Jaringan Alumni
Baca Juga: RICH Pakal, Kelas Inggris Gratis untuk Anak Diserbu Warga Surabaya
Mereka juga menolak segala bentuk pemelintiran sejarah demi kepentingan politik jangka pendek.
Lebih lanjut, JAKA mengingatkan bahwa reformasi 1998 adalah hasil perjuangan rakyat untuk mengakhiri kekuasaan yang korup dan otoriter.
“Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti menghianati semangat reformasi, melemahkan perjuangan mahasiswa dan rakyat, serta membuka jalan bagi normalisasi otoritarianisme,” ujar Teguh.
Melalui pernyataan tersebut, JAKA menyerukan tiga poin sikap utama:
Baca Juga: Buang Rumen Kurban ke Sungai Masih Terjadi
1.Menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
2.Mendesak Pemerintah dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan untuk meninjau ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan jejak pelanggaran HAM dan korupsi.
3.Mengajak masyarakat, akademisi, dan alumni Universitas Airlangga untuk menjaga integritas sejarah dan nilai kemanusiaan.
“Kita menolak glorifikasi pelanggaran moral dan kemanusiaan. Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan alat pembenaran,” tutup pernyataan resmi JAKA yang ditandatangani Teguh Prihandoko. (pn2).
Editor : Wasi
