pusaran.net - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur kembali memperbarui data identifikasi korban insiden runtuhnya musala empat lantai Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Hingga Jumat (10/10/2025), sebanyak 50 korban telah berhasil diidentifikasi dari total 61 jenazah.
Sebanyak 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh manusia, masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya. Jenazah yang telah teridentifikasi telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan.
Baca Juga: Korban Melawan, Aksi Begal di Jalan Arjuno Surabaya Gagal
Tragedi yang menewaskan puluhan santri tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menko PMK Pratikno memimpin rapat tingkat menteri pada Jumat (10/10/2025) untuk membahas keamanan infrastruktur bangunan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pratikno menegaskan, runtuhnya bangunan Al Khoziny merupakan bencana non-alam akibat kegagalan teknologi, sekaligus peristiwa dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025.
“Ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam dengan korban terbanyak tahun ini. Ini harus menjadi perhatian agar tidak terulang,” tegasnya.
Baca Juga: 6 Mobil Tabrakan Beruntun di Darmo Surabaya, Satu Terguling
Menko PMK juga mengapresiasi kecepatan respons BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat. Ia bahkan meninjau langsung lokasi kejadian pada 2 Oktober bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Penanganan insiden ini melibatkan banyak pihak. BNPB menjadi koordinator utama sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatur operasi darurat, logistik, dan pendanaan melalui Dana Siap Pakai. Basarnas memimpin evakuasi korban, sementara PUPR menganalisis penyebab keruntuhan struktur bangunan.
Dari sisi sosial dan kesehatan, Kemensos menyalurkan santunan dan layanan psikososial, sementara Kemenkes memastikan pelayanan medis dan pengelolaan jenazah. Kemenag turut mengevaluasi kelayakan sarana pesantren.
Baca Juga: Program MBG, Terobosan Strategis Pemerintah Atasi Masalah Gizi
Di sisi hukum, Polri mengamankan lokasi serta menyelidiki dugaan kelalaian pembangunan. Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo menangani kebutuhan dasar dan pemulihan pasca-bencana melalui BPBD dan dinas terkait.
Sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan tragedi Al Khoziny berjalan cepat, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan. (pn3)
Editor : Wasi
