Kerusuhan Nepal Memanas, Kemenlu RI Siaga Lindungi 100 WNI

avatar pusaran.net
Foto : Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha saat memberi keterangan kepada wartawa di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (10/9/2025) sore
Foto : Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha saat memberi keterangan kepada wartawa di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (10/9/2025) sore

pusaran.net – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, menyusul kerusuhan besar yang melanda negara tersebut.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan penuh kepada seluruh WNI.

Baca Juga: KontraS: 20 Peserta Demo Grahadi Dipulangkan

Menurut Judha, situasi di Nepal perlahan berangsur lebih baik. Bandara utama di negara itu juga telah kembali dibuka.

“Mudah-mudahan kondisi semakin membaik,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (10/9/2025).

Kemenlu mencatat terdapat sekitar 57 WNI yang menetap di Nepal, ditambah 43 orang lainnya yang tengah menjadi delegasi dalam berbagai pertemuan.

“Berdasarkan komunikasi terakhir tidak ada korban, namun kita tetap menyiapkan langkah-langkah kontinjensi,” jelasnya.

Baca Juga: Front Anti Kapitalisme Ancam Akan Gelar Aksi Lebih Besar

Terkait kemungkinan evakuasi, Judha menyebut langkah itu akan ditempuh bila kondisi semakin darurat.

Kerusuhan di Nepal dipicu demonstrasi besar-besaran yang awalnya dipimpin oleh kelompok Gen-Z, menolak kebijakan pemerintah memblokir akses media sosial. Aksi tersebut berkembang menjadi protes terhadap korupsi hingga berujung anarkis.

Situasi kian panas setelah istri mantan Perdana Menteri Nepal, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas akibat rumahnya dibakar massa.

Baca Juga: Demo Ricuh! Massa Serbu Grahadi dan Lempari Polisi

Kondisi politik pun makin goyah hingga militer mengambil alih kekuasaan, menyusul mundurnya PM KP Sharma Oli, Presiden Ram Chandra Poudel, dan sejumlah menteri. (pn2)

 

Berita Terbaru

Umum,

KPPRA Apresiasi MPLS Surabaya yang Humanis

pusaran.net - Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak (KPPRA) Indonesia mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) Tahun 2026 di Kota