Pusaran.Net - Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak Covid-19 di bidang pendidikan.
Menurut Oky, bukan hanya kesehatan dan ekonomi dampak pandemi di bidang pendidikan juga begitu besar sehingga pemerintah harus sebaik mungkin mengantisipasinya agar negara tidak kehilangan kualitas terbaik satu generasi karena Covid-19.
"Peran negara sebagai pemimpin formal masyarakat ini harus mampu menggalang kepedulian dan partisipasi dari unsur masyarakat untuk tergerak dan terlibat dalam penangangan aspek pendidikan dalam Covid-19," kata Dimas Oky saat menjadi pembicara dalam webinar Intelektual Muda Surabaya bertajuk Pemuda sebagai representasi dalam dunia pendidikan di masa Pandemi, Senin (22/6/2020).
Menurut Oky dampak Covid-19 di bidang pendidikan hanya bisa diselesaikan jika pemerintah melibatkan unsur masyarakat sipil, termasuk pihak swasta, korporasi, BUMN, dan pihak-pihak lainnya.
"Spektrum pendidikan ini sangat banyak, mulai dari substansi pendidikan hingga elemen pendukung. Misalnya saja kesepakatan pendidikan jarak jauh di masa pandemi pemerintah harus bisa memastikan agar wali murid dan para peserta didik teryakinkan bahwa mereka betul-betul dapat kualitas yang baik," lanjutnya.
Pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan akses internet, atau dan pemberian akses wifi gratis, dan hal lain yang sifatnya pendukung tapi justru menjadi substansi penting ketika pendidikan jarak jauh dilakukan di masa pandemi.
"Pada masyarakat dengan ekonomi lemah yang biasanya berada di daerah yang tidak terakses internet dengan baik harus ada solusi dari negara dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini," kata Dimas yang pernah menjadi Staf Khusus di Kantor Staf Presiden ini.
Pemerintah harus bisa memastikan meski dilakukan pendidikan jarak jauh atau online di masa pandemi juga memberi pengaruh pada pendidikan karakter dan modal sosial seperti budi pekerti dan kedisiplinan yang diharapkan tumbuh dari proses belajar-mengajar aktif.
Jika diputuskan untuk memulai pengajaran tatap muka, harus ada inovasi dan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan bagi peserta didik. Harus dipikirkan pula soal transportasi peserta didik ke sekolah yang harus dipastikan jauh dari penularan Covid-19, lanjutnya.
Persoalan di pendidikan tinggi, lanjut Dimas juga tidak kalah besar mengingat mahasiswa yang tidak kunjung masuk dan mengancam finansial perguruan tinggi swasta.
Untuk perguruan tinggi swasta ini menjadi masalah besar, diharapkan ada solusi jika studi jarak jauh dilanjutkan sampai akhir tahun, mahasiswa belum ada kepastian masuk kampus, maka pemerintah mungkin bisa mendorong policy pinjaman lunak dari bank BUMN kepada kampus-kampus tersebut, ucapnya.
Melihat permasalahan dunia pendidikan yang begitu kompleks, menurut Dimas, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dan harus mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikannya. (pn2)
Editor : Redaksi
