pusaran.net - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap dugaan strategi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melemahkan partainya sendiri pada Pemilu 2019. Hasto merujuk buku karya akademikus Australia, Marcus Mietzner, berjudul Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition.
Dalam buku yang diterbitkan University of Michigan Press pada April 2026 tersebut, Mietzner mengungkap percakapan Jokowi dengan seorang menteri senior dari Partai Golkar menjelang Pemilu 2019.
Baca juga: PDIP Tancap Gas, 115 Teba Jadi Senjata Lawan Sampah di Surabaya
Hasto mengaku terkejut membaca pengungkapan tersebut. Menurutnya, isi buku itu memperkuat dugaan bahwa Jokowi sejak awal memiliki agenda politik untuk mengurangi kekuatan PDI Perjuangan.
"Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak kesatria, yakni menusuk dari belakang dengan memberikan fasilitas kepada menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019," ujar Hasto.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 12 November 2026 dan belakangan menjadi perbincangan publik.
Dalam buku tersebut, Mietzner menulis bahwa beberapa waktu sebelum Pemilu 2019, Jokowi memanggil seorang menteri senior dari Partai Golkar ke ruangannya.
Saat itu, Golkar sedang menunjukkan performa kurang baik dalam sejumlah survei elektabilitas. Padahal, pada Pemilu 2014, Golkar menempati posisi kedua setelah PDI Perjuangan.
Menteri yang identitasnya dirahasiakan tersebut mengaku terkejut ketika Jokowi menyampaikan keinginannya agar Golkar memperoleh hasil lebih baik pada Pemilu 2019 dan memperkecil selisih suara dengan PDI Perjuangan.
"I was surprised, when the president said to me that he wanted Golkar to do well in the 2019 elections, and that he would like the electoral gap between PDI-P and Golkar to shrink," demikian kutipan kesaksian menteri tersebut dalam buku Mietzner.
Mietzner kemudian memberikan interpretasi atas percakapan itu. Ia menilai Jokowi pada dasarnya menginginkan kekuatan elektoral partainya sendiri berkurang demi keuntungan pesaing utamanya.
"In effect, Jokowi told the minister that he wished to see the electoral power of his own party reduced to the advantage of its main competitor," tulis Mietzner.
Menteri tersebut bahkan mengaku diminta menggunakan kementeriannya untuk membantu Golkar.
"He asked me to use my ministry to help Golkar in this regard."
Identitas menteri itu tidak diungkapkan Mietzner. Dalam catatan akhir bab, sumber informasi tersebut disebut berasal dari wawancara rahasia. Buku itu juga tidak menjelaskan secara pasti tanggal pertemuan, selain menyebut berlangsung beberapa waktu sebelum Pemilu 2019.
Hasto Singgung Skenario Pengambilalihan PDIP
Bagi Hasto, pengungkapan tersebut bukan sekadar dinamika persaingan antarpartai dalam koalisi pemerintahan. Ia menilai ada skenario politik yang lebih besar, yakni melemahkan PDI Perjuangan dan membuka jalan bagi pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hasto, apabila PDI Perjuangan mengalami kekalahan pada Pemilu 2019, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menggoyang kepemimpinan Megawati.
"Skenario itulah yang dibangun. Sekiranya PDIP bisa diambil alih, maka akan memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat itu," ungkapnya.
Hasto juga menghubungkan dugaan tersebut dengan pernyataan Jokowi pada 16 September 2023 mengenai penguasaan informasi intelijen, termasuk informasi mengenai partai politik.
Menurut Hasto, pernyataan itu menjadi salah satu alasan munculnya desakan agar Jokowi diperiksa terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Lebih jauh, Hasto menilai praktik penggunaan instrumen kekuasaan untuk memperkuat kepentingan politik tertentu merupakan cara yang tidak sehat dalam demokrasi.
"Apa yang ditulis Marcus Mietzner tersebut menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan," kata Hasto.
Hasto Kenang Perjuangan Menangkan Jokowi pada 2019
Dalam podcast tersebut, Hasto juga mengingat kembali posisinya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Jokowi pada Pemilu 2019.
Ia mengaku telah berjuang keras memenangkan Jokowi, termasuk melalui rangkaian safari politik sebanyak 11 kali.
Namun, di sisi lain, Hasto merasa PDI Perjuangan justru dilemahkan oleh Jokowi.
"Bayangkan tahun 2019 itu saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi, berjuang bagi kemenangan Jokowi, sampai melakukan Safari Politik sebanyak 11 kali. Safari politik yang terakhir bahkan terjadi kecelakaan akibat dugaan sabotase," ungkapnya.
Hasto kemudian membandingkan perolehan suara Partai Demokrat saat berkuasa pada Pemilu 2009 dengan kenaikan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Demokrat mampu meningkatkan perolehan suara hingga sekitar 300 persen pada 2009, sedangkan PDI Perjuangan hanya mengalami kenaikan sekitar 1,2 persen pada Pemilu 2019.
"Seandainya PDI Perjuangan berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode," tegas Hasto.
Mietzner Gambarkan Strategi Politik Jokowi
Dalam Bab 2 halaman 28–29, Mietzner juga menggambarkan bagaimana Jokowi secara bertahap membangun jarak politik dengan PDI Perjuangan.
Ia menulis bahwa Jokowi memperluas koalisi pemerintahan, memainkan kepentingan aktor-aktor politik yang saling bersaing, serta membangun posisi yang semakin independen dari partai yang mengusungnya.
Mietzner turut menyoroti Kongres PDI Perjuangan 2019. Kehadiran Jokowi dalam forum tersebut dinilai memperlihatkan perubahan relasi politik. Jokowi tidak lagi tampil semata sebagai kader yang diusung partai, melainkan sebagai presiden dengan posisi politik yang lebih kuat.
Mietzner menggunakan istilah reluctant homage untuk menggambarkan penghormatan yang diterima Jokowi dalam forum tersebut.
"Melemahkan partai itu dan pemimpinnya karena itu sesuai dengan kepentingannya, dan mendorong para pesaingnya menjanjikan lebih banyak peluang baginya untuk menerapkan teknik divide-and-rule terhadap koalisinya," tulis Mietzner.
Selain persoalan Pemilu 2019, Hasto juga mengutip bagian lain dari buku tersebut mengenai penggunaan anggaran negara pada 2009 melalui program Raskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebut mencapai sekitar 2 miliar dolar AS dalam kurun enam bulan untuk kepentingan elektoral.
Buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition diterbitkan University of Michigan Press pada April 2026.
Pengungkapan Mietzner tersebut kini menjadi salah satu rujukan Hasto dalam mengkritik hubungan politik Jokowi dengan PDI Perjuangan, sekaligus mempertanyakan dugaan penggunaan kekuasaan untuk mengatur persaingan dan konfigurasi politik di internal koalisi pemerintahan. (pn2)
Editor : Wasi