pusaran.net - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menegaskan komitmennya mendukung penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melalui pengawasan ketat terhadap berat muatan, penerapan standar operasional terminal, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Humas TPS, Ardiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program Zero ODOL guna menciptakan ekosistem pelabuhan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Baca juga: Truk ODOL Lolos ke Kapal, Pengawasan Dipertanyakan
“Sebagai bagian dari rantai logistik nasional, TPS berkomitmen memastikan seluruh proses operasional sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Dalam operasionalnya, TPS menerapkan prosedur yang mengacu pada regulasi kepelabuhanan dan keselamatan kerja, termasuk kewajiban pemenuhan batas berat peti kemas.
Koordinasi lintas instansi juga menjadi kunci dalam pengawasan ODOL. TPS secara aktif bekerja sama dengan KSOP, Dinas Perhubungan, dan kepolisian dalam pengawasan operasional, pertukaran data, hingga penegakan aturan.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan implementasi Zero ODOL berjalan efektif,” tambahnya.
Selain memperlambat arus kendaraan, ODOL juga meningkatkan risiko kecelakaan, memperpanjang proses pemeriksaan, dan menurunkan efisiensi logistik secara keseluruhan.
Dari sisi keselamatan kerja, ODOL menimbulkan berbagai risiko, mulai dari ketidakstabilan muatan, potensi kecelakaan di area terminal, hingga kerusakan alat bongkar muat akibat beban berlebih yang melampaui kapasitas Safety Working Load (SWL).
Baca juga: Dishub Evaluasi Sopir Suroboyo Bus dan Wira-Wiri
Tak hanya itu, muatan berlebih juga berdampak pada kerusakan infrastruktur pelabuhan seperti jalan internal, area penumpukan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, TPS telah menerapkan sistem Verified Gross Mass (VGM) sejak 2017 sebagai langkah preventif.
Dalam praktiknya, peti kemas yang melebihi batas Maximum Gross Weight (MGW) tidak akan dilayani. TPS akan menolak penumpukan dan mengembalikan kontainer tersebut kepada pemilik barang untuk dilakukan penyesuaian muatan. Sanksi administratif hingga penundaan layanan juga diberlakukan bagi pelanggaran ketentuan.
Meski diakui kebijakan Zero ODOL berpotensi meningkatkan biaya distribusi dalam jangka pendek, TPS menilai kebijakan ini justru memberikan manfaat jangka panjang. Di antaranya peningkatan efisiensi logistik, pengurangan risiko kecelakaan, serta perlindungan infrastruktur.
“Efisiensi dan kepatuhan bukan hal yang bertentangan. Justru kepatuhan menjadi fondasi sistem logistik yang andal dan berkelanjutan,” tegas Ardiansyah.
Baca juga: Dishub Surabaya Berlakukan Promo Parkir Digital Rp733 di Puluhan Titik
Seiring pengetatan aturan ODOL, TPS juga melihat adanya perubahan pola distribusi barang. Pelaku usaha mulai mengoptimalkan manajemen muatan, menambah frekuensi pengiriman, serta memanfaatkan moda transportasi alternatif.
Untuk mendukung ekosistem logistik yang lebih aman, TPS menyiapkan sejumlah langkah strategis, seperti penguatan digitalisasi data, optimalisasi verifikasi berat, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta edukasi kepada pengguna jasa.
“Yang terpenting adalah komitmen bersama seluruh stakeholder untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang aman, efisien, dan bebas ODOL,” pungkasnya. (pn1)
Editor : Wasi