pusaran.net - Penurunan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang saku mahasiswa menjadi keluhan dominan dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, pada masa persidangan kedua Tahun Anggaran 2026.
Dalam kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya itu, Achmad menerima banyak aduan dari warga, khususnya keluarga mahasiswa kurang mampu yang terdampak kebijakan pengurangan bantuan pendidikan.
Baca juga: Kota Surabaya Uji Coba Perlinsos Digital, Ini Manfaatnya Bagi Penerima Bansos
“Dalam kegiatan reses di dapil kami, banyak keluhan terkait penurunan bantuan UKT dan uang saku mahasiswa. Yang dikhawatirkan berpotensi putus kuliah,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/02/2026).
Politisi partai Golkar ini menilai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak serius, terutama bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah kota untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Menurutnya, bantuan pendidikan merupakan program strategis untuk menjaga akses dan pemerataan pendidikan di Surabaya. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya meninjau kembali kebijakan bantuan mahasiswa yang masih berjalan (on going).
Baca juga: Arif Fathoni Ajak Warga Nobar Final Liga Champions di DPD Golkar : Perkuat Silaturahmi
“Mendorong pemerintah kota agar meninjau kembali kebijakan mahasiswa yang on going dikembalikan nominal bantuannya sampai lulus. Khusus mahasiswa baru bisa diterapkan aturan baru,” tegasnya.
Apabila kebijakan tersebut belum bisa diberlakukan secara menyeluruh, Achmad mengusulkan adanya survei lapangan ulang, khususnya bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan benar-benar tidak mampu.
“Kalau tidak bisa diterapkan, harapannya adalah agar ada survei lapangan kembali khusus bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan tidak mampu serta berpotensi rentan putus kuliah,” ujarnya.
Baca juga: 100 Ekor Kucing di Surabaya Jalani Sterilisasi Gratis
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Surabaya sebagai bahan evaluasi kebijakan pendidikan dan penganggaran ke depan.
“Kami akan kawal terus aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya.(pn2)
Editor : Wasi