Pusaran.Net - Di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda, publik dihebohkan dengan adanya menteri yang diduga "bermain" bisnis PCR. Isu miring inipun langsung menjadi bola liar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Presiden Jokowi yang tengah bekerja keras mengendalikan pandemi. Presiden diminta turun tangan dan mengambil keputusan tegas mengenai isu yang sangat sangat sensitif.
"Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang dicintai rakyat. Kebijakannya harus berpihak pada rakyat. Jangan sampai hanya gara-gara PCR, pemerintahan ini jadi gaduh. Dan itu yang dirugikan adalah rakyat," ujar pegiat sosial politik dari Surabaya, Kusnan Hadi, menanggapi isu menteri "bermain" bisnis PCR, Rabu (3/11/2021).
Sebelumnya perlu diketahui, dua menteri Presiden Jokowi diterpa isu miring. Dua menteri itu yakni Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir yang dituding "bermain" di bisnis tes PCR.
Menurut Cak Kusnan, sapaan lekat Kusnan Hadi, kebijakan mengenai tes PCR juga aneh. Sebab kebijakannya berubah-ubah. Awalnya mewajibkan penumpang pesawat tes PCR sebagai syarat naik pesawat, setelah mendapat protes sejumlah pihak, kebijakan tersebut pun direvisi.
Usai gagal mewajibkan di pesawat, pemerintah mewajibkan bagi pengguna transportasi darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer. Kebijakan inipun menuai sorotan dari sejumlah kalangan dan akhirnya dicabut.
"Jangan membuat kebijakan yang merugikan rakyat, apalagi diduga ada kepentingan bisnis segelintir org di masa pandemi. Tentu ini sangat mengesalkan rakyat," ungkap Cak Kusnan.
Dikatakannya, Jokowi harus bisa menjawab isu yang beredar tentang adanya mafia bisnis pandemi ini. Jika memang isu tersebut terbukti, maka Jokowi harus mengambil langkah tegas.
"Akan sangat berbahaya jika Jokowi membiarkan isu ini terus menggelinding liar. Harus disikat habis orang-orang yang sedang menari-nari di tengah penderitaan rakyat selama pandemi. Presiden Jokowi harus turun dan sikat habis," tegasnya. (pn2)
Editor : Redaksi