Pusaran.Net - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur lega karena Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan anggaran untuk membantu Pondok Pesantren (Ponpes). Sebagai anggota Fraksi PKB, Achmad Amir Aslichin siap mengawal bantuan tersebut untuk memperlancar pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Ponpes.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur tersebut akan mengawal kebijakan anggaran untuk memback up Ponpes memasuki pembelajaran. Anggaran tersebut untuk fasilitas kesehatan dan jaminan bagi santri bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Memasuki new normal aktivitas belajar mengajar di ponpes bisa kembali dimulai dengan harapan semua santri dan pengajarnya tetap sehat, ujarnya.
Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur ini juga meminta Pemprov Jawa Timur memberikan edukasi protokol pesehatan kepada pengasuh Ponpes. Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran berpola hidup sehat baru di lingkungan Ponpes. Selain itu, melaksanankan rapid test gratis untuk santri dan pengajarnya.
Hal itu dilakukan agar tidak ada penyebaran virus corona baru di lingkungan ponpes, ucap mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo dua periode tersebut.
Di sisi lain, ujar pria yang akrab disapa Mas Iin, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama juga harus sudah persiapkan pelaksanaan protokol kesehatan. Yakni di sekolah-sekolah yang menjadi naungannya. Mulai selama berada di lingkungan sekolah dan juga selama perjalanan berangkat ke sekolah hingga pulang ke rumah.
Dia berharap, masuknya santri ke ponpes dan siswa ke sekolah tidak malah menimbulkan kluster penyebaran virus corona. Karena itu, dinas terkait harus mempersiapkan secara detail kebutuhan setiap sekolah masing-masing untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Termasuk orang tua yang sudah mewajibkan anaknya menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah," ujarnya.
Pemprov Jawa Timur diharapkan juga akan membantu APD di setiap Pusat Kesehatan Pondok Pesantren (Ponkestren), menyiapkan vitamin C, menyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, masker dan sprayer disinfektan. Koordinasi harus dilakukan antara pemprov dan kabupaten/kota agar proses menuju pencegahan penularan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. (pn2)
Editor : Redaksi