pusaran.net - Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya Melawan (AMSSM) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jatim akan menggelar aksi May Day di Surabaya sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada buruh.
Menurut Anthony Matondang, Humas Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya Melawan dan Koordinator KASBI Jatim, aksi ini diikuti oleh sekitar 500 orang dari berbagai organisasi, termasuk BEM, HMP, dan serikat buruh.
Baca Juga: Sri Untari Dukung Tuntutan Buruh soal Penahanan Ijazah dan Penghapusan Pajak
"Tuntutan kami adalah pemerintah harus lebih berpihak pada buruh dan pekerja," kata Anthony dalam wawancara eksklusif disela aksi demo di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (1/5/2025).
Ia menambahkan, sikap pemerintah yang melakukan pembiaran pelanggaran normatif, terutama terkait penahanan ijazah dan PHK sepihak.
"Kami menyayangkan pembiaran pelanggaran normatif oleh pemerintah, terutama terkait penahanan ijazah dan PHK semena-mena",ungkap Anthony.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak efektif dalam menangani kasus-kasus buruh, sehingga banyak kasus yang mangkrak atau berlarut-larut.
Baca Juga: May Day Besok, Puluhan Ribu Buruh Jawa Timur Geruduk Grahadi
"Pemerintah tidak memaksimalkan penegakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar hak buruh," ujar Anthony
Peringatan May Day kali ini juga menjadi momentum bagi Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya Melawan dan KASBI Jatim untuk mengajak masyarakat mengontrol pemerintah dan menuntut penegakan hukum yang maksimal terhadap pengusaha yang melanggar hak buruh.
"Kami berharap pemerintah dapat lebih serius dalam menangani kasus-kasus buruh dan memprioritaskan kepentingan buruh dan pekerja," kata Anthony.
Baca Juga: May Day 2025, SIER: Kesejahteraan Pekerja dan Iklim Investasi Pilar Masa Depan Industri Nasional
Aksi May Day, menurutnya merupakan bentuk perlawanan buruh terhadap pemerintah yang makin menjauhi buruh. Pemerintah sampai saat ini bersikap berseberangan dengan buruh.
"Aksi May Day ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap pemerintah yang tidak berpihak pada buruh" pungkasnya. (pn1)
Editor : Wasi
