pusaran.net - Ratusan massa gelar demo di depan Mapolda Jatim, jalan A Yani Surabaya, Jumat (7/2/2025). Massa yang sebagian besar dari komunitas ojek online, mahasiswa, buruh dan warga sipil Surabaya serta Sidoarjo, menggelar aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus korupsi dan memprotes kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo.
Aksi yang bertajuk "Adili Jokowi" ini diwarnai orasi-orasi bernada keras dan teatrikal yang mengecam mantan presiden dan para koruptor yang dianggap telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Mahasiswa Surabaya Bakar Keranda, Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Para demonstran, yang sebagian besar mengenakan pakaian berwarna hitam ini, mengeluarkan berbagai tuntutan. Mereka secara eksplisit meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Jatim, untuk segera memproses hukum para koruptor yang selama ini dianggap lolos dari jerat hukum.
Lebih kontroversial lagi, mereka juga menyerukan agar mantan Presiden ke 7 yakni, Joko Widodo agar segera diadili atas dugaan pelanggaran hukum dan kebijakan yang dianggap merugikan negara.
Salah satu orator, yang mengaku sebagai koordinator aksi, Yusak menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi yang akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Baca Juga: Demo Mapolda Jatim, GAS : Minta Polisi Periksa Jokowi dan Keluarga Atas Dugaan KKN
"Kami tidak akan berhenti sampai para koruptor, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan sebelumnya, diadili sesuai hukum yang berlaku," tegasnya di hadapan massa yang bersemangat.
Kritik tajam dilontarkan terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah gagal memberantas korupsi secara efektif. Para demonstran menyebut sejumlah kasus korupsi besar yang terjadi selama periode kepemimpinan Jokowi, menganggapnya sebagai bukti nyata kegagalan pemerintahan dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan rakyat.
Teatrikal yang mereka tampilkan menggambarkan berbagai bentuk dugaan korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat. Diketahui, aksi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Polda Jatim selama beberapa jam. Petugas kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya demonstrasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Baca Juga: Ikut Aksi Turun ke Jalan, Anggota DPRD Jatim Desak KPU Segera Revisi PKPU Sesuai Putusan MK
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Jatim terkait tuntutan para demonstran. Namun, aksi ini menunjukkan meningkatnya tekanan publik terhadap penanganan kasus korupsi dan desakan untuk akuntabilitas kepemimpinan di masa lalu.
Ke depan, perlu dilihat bagaimana respon pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap tuntutan yang disampaikan oleh ratusan demonstran ini. Aksi ini juga memicu perdebatan publik tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan cara yang tepat untuk menuntut akuntabilitas para pemimpin.(pn3)
Editor : Wasi
