Pusaran.Net - Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan angka setiap tahunnya makin bertambah. Menurut data BPS tahun ini, ada 93 ribu orang angkatan kerja produktif di Surabaya membutuhkan lapangan kerja baru. Padahal alokasi anggaran tahun 2018 untuk tenaga kerja hanya Rp.30 M.
Anggaran Rp.30 M, Pemkot tidak bisa berbuat banyak atasi pengangguran di Surabaya",kata Adi Sutarwijono, Jumat (17/5/2019).
Bahkan, Adi memperkirakan, jumlah orang yang mengalami problem pekerjaan di Surabaya dimungkinkan lebih besar lagi. Padahal, secara faktual ekonomi di Surabaya tumbuh pesat.
Pertumbuhannya melebihi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, ungkapnya.
Tak hanya itu, persoalan lainnya adalah pertambahan angkatan produktif yang bisa di check dari kelulusan 100 persen siswa SMA/ SMK setiap tahun di kota Surabaya, kenyataannya tak semuanya terserap di perguruan tinggi negeri dan swasta.
Ironisnya berkembangnya urbanisasi justru menyisihkan tenaga kerja lokal. Penjaga minimarket, petugas SPBU kebanyakan diisi oleh orang luar daerah, paparnya
Melihat kondisi tersebut, kalangan dewan menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Surabaya tak dapat dinikmati warganya. Belum lagi, dari keluhan sejumlah warga yang merasa di tipu oleh unit-unit usaha yang berdiri.
Saat pengajuan izin membutuhkan masyarakat untuk AMDAL. Tapi ketika diberikan ijin, tak ada warga Surabaya yag diterima, sesal politisi dari PDIP ini.
Adi Sutarwijono berharap pemerintah kota menganggap serius masalah pengangguran. Kalangan dewan kerapkali menerima keluhan masalah ketenagakerjaan saat reses.
Menurut dia, upaya yang bisa ditempuh oleh pemeritah kota adalah dengan menambah alokasi anggaran. Kalau hanya Rp. 30 M di atas kertas bisa buat apa?, tegasnya.
Setelah penguatan anggaran, langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah kota dengan memperkuat kinerja kelembagaan. Dalam rapat dengar pendapat tentang LKPJ Walikota, salah seorang anggota dewan mengusulkan adanya desk tenaga kerja di kantor kelurahan.
Sehingga orang menganggur, mencari kerja alamat untuk mengadu kemana, kata Asi, sapaanya.
Untuk itu, ia berharap, pemerintah kota menyusun kebijakan yang sistematis dalam mengatasi masalah tersebut. Terutama kebijakan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Surabaya. (pn2)
Editor : Redaksi
