Pusaran.Net - Para pemilik surat ijo di Surabaya bertemu dengan Anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin, Sabtu (12/11/2022). Dalam kesempatan ini, mereka menyampaikan sejumlah harapan, di antaranya meminta pemerintah pusat melakukan diskresi memutuskan masalah ini.
Ratusan orang ini datang dari perwakilan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS), Aliansi Korban Surat Ijo (AKSI), hingga LSM-A2PSIS. "Kami merupakan perwakilan dari pemilik 47.672 persil surat ijo yang ada di Surabaya," kata Ketua AKSI Surabaya, Saleh Alhasni Sabtu (12/11/2022).
Baca Juga: BHS : Bandara Juanda Perlu Perluasan Terminal Internasional
Saleh menerangkan, pertemuan bertajuk "Sarasehan Dalam Upaya Penyelesaian Surat Ijo Surabaya" ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan mereka. Melalui Rahmat, mereka berharap ada intervensi pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah ini.
Mengingat, Rahmat merupakan Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga membidangi pertanahan. Politisi Partai Gerindra ini juga menjadi Anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR.
Apalagi, selama ini pemerintah kota juga tak kunjung mengabulkan solusi yang mereka inginkan. "Harus ada penyelesaian dari pemerintah pusat. Kami berharap diskresi keputusan Presiden (Joko Widodo) tentang penyelesaian surat ijo," kata Saleh.
Ketua Harian P2TSIS Bambang Soedibyo menambahkan, berlarutnya masalah yang mereka hadapi. "Masalah ini sudah terjadi puluhan tahun namun tak kunjung menemukan solusi," katanya.
Bambang berharap sertifikat yang mereka miliki bisa berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Selain demi kepastian hukum, biaya retribusi yang mereka keluarkan juga tak lagi besar.
"Karena tanah yang kami tempati dianggap aset Pemkot, kami harus membayar sewa sebagai retribusi kepada Pemkot. Namun, kami juga membayar PBB. Di Indonesia, mungkin hanya Surabaya saja yang seperti ini," katanya.
"Melalui pertemuan ini, kami berharap Pak Rahmat bisa mendorong pemerintah pusat menemukan solusi. Bagaimanapun, ini menyangkut orang banyak," katanya.
Baca Juga: Gerindra Surabaya Salurkan Hewan Kurban ke Muhammadiyah
Mendengar masukan dari masyarakat, Rahmat siap mengawal hal tersebut. Ia mengakui, besarnya jumlah penduduk yang terdampak akibat masalah ini.
"Seharusnya, pemerintah mengambil kebijakan cepat. Ini menyangkut kepentingan ratusan ribu masyarakat," kata Rahmat.
Sebagai legislator, ia akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Menurutnya, ada momentum tepat untuk penyelesaian masalah ini.
Saat ini, pemerintah melalui Program Prioritas Nasional telah memiliki agenda Reforma Agraria. Di antaranya, percepatan sertifikasi lahan dan pembuatan peta bidang.
Baca Juga: Gerindra Surabaya Salurkan Hewan Kurban ke Muhammadiyah
"Saat ini, ada program Reformasi Agraria. Dari program ini, pemerintah mempunyai target 2023, semua wilayah NKRI ada peta bidang dari Sabang sampai dengan Merauke. Juga harus tersertifikasi. Makanya, ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)," katanya.
Dengan adanya masalah Surat Ijo, ia kawatir hal ini akan menghambat target pemerintah pusat. Padahal, Surabaya sebagai barometer daerah maupun nasional seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini.
"Panjenengan sama saja mengingatkan pemerintah. Sebab, program ini harus sudah dimulai dari kelurahan, kecamatan, kota, kemudian jenjang selanjutnya. Lucu, kalau Kota Surabaya masih ada masalah tanah padahal ini barometer daerah lain," kata Anggota DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini.
Karenanya, ia mengajak seluruh pemilik untuk bersatu "Ini momen yang bagus untuk membuktikan, kita bukan segelintir. Kita akan membuat Kongres. Untuk menyatukan gerakan," katanya.
Editor : Wasi
